KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Kriteria dan Prosedur Pendaftaran Penyelenggara Fintech Social Crowdfunding

Share
Bisnis

Kriteria dan Prosedur Pendaftaran Penyelenggara Fintech Social Crowdfunding

Kriteria dan Prosedur Pendaftaran Penyelenggara <i>Fintech Social Crowdfunding</i>
EasybizEasybiz

Bacaan 10 Menit

Kriteria dan Prosedur Pendaftaran Penyelenggara <i>Fintech Social Crowdfunding</i>

PERTANYAAN

Apa syaratnya menyelenggarakan usaha fintech crowdfunding, apakah boleh perusahaannya dalam bentuk koperasi? Adakah syarat khusus tentang kualifikasi perusahaan yang harus dipenuhi?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan.
     
    Social/eco crowdfunding termasuk dalam lingkup Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”).
     
    Apa saja kriteria dari IKD tersebut dan bagaimana proses pendaftarannya?
     
    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Kami asumsikan bahwa penggalangan dana (crowdfunding) yang Anda maksud adalah penggalangan dana untuk tujuan sosial.
     
    Crowdfunding merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan.[1]
     
    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”).
     
    Inovasi Keuangan Digital
    Pasal 1 angka 1 POJK 13/2018 menyatakan bahwa Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
     
    Ruang lingkup IKD meliputi:[2]
    1. penyelesaian transaksi;
    2. penghimpunan modal;
    3. pengelolaan investasi;
    4. penghimpunan dan penyaluran dana;
    5. perasuransian;
    6. pendukung pasar;
    7. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
    8. aktivitas jasa keuangan lainnya.
     
    Salah satu ruang lingkup IKD adalah pendukung keuangan digital lainnya, antara lain dalam bentuk social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, e-zakat, robo advise dan credit scoring.[3]
     
    Selanjutnya, kriteria IKD terdiri dari:[4]
    1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
    2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
    3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
    4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
    5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
    6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
    7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.
     
    Penyelenggara IKD meliputi:[5]
    1. Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
    2. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
     
    Jenis penyelenggara pada huruf b harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.[6]
     
    Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, koperasi dapat bertindak sebagai penyelenggara IKD dalam bentuk social/eco crowdfunding, dengan memenuhi kriteria IKD yang telah kami paparkan di atas.
     
    Proses Pendaftaran
    Penyelenggara yang akan atau telah melakukan kegiatan dalam ruang lingkup IKD dan memenuhi kriteria IKD wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:[7]
    1. salinan akta pendirian badan hukum penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus;
    2. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk;
    3. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD; dan
    4. rencana bisnis.
     
    Untuk memastikan IKD telah memenuhi kriteria IKD yang ditentukan, maka OJK menyelenggarakan Regulatory Sandbox.[8] Ini merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.[9]
     
    OJK menetapkan penyelenggara untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox.[10] Penetapan dilakukan terhadap penyelenggara yang memenuhi persyaratan paling sedikit:[11]
    1. tercatat sebagai IKD di OJK atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di OJK;
    2. merupakan bisnis model yang baru;
    3. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
    4. terdaftar di asosiasi penyelenggara; dan
    5. kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK.
     
    Selama pelaksanaan Regulatory Sandbox, yang dilaksankan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang 6 bulan apabila diperlukan,[12] penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:[13]
    1. memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
    2. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox;
    3. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;
    4. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
    5. berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
     
    Hasil Regulatory Sandbox terhadap penyelenggara dinyatakan dengan status:[14]
    1. direkomendasikan;
    2. perbaikan; atau
    3. tidak direkomendasikan.
     
    Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.[15] Sedangkan penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan penyelenggara yang berstatus direkomendasikan memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.[16]
     
    Selanjutnya, penyelenggara harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 bulan sejak penetapan status direkomendasikan.[17] Jika penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran hingga melewati batas waktu pendaftaran yang diberikan maka status rekomendasi pendaftaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[18]
     
    Penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran dengan disertai dokumen seperti saat melakukan permohonan pencatatan yang telah kami jelaskan sebelumnya, sepanjang terdapat perubahan atas dokumen dimaksud.[19]
     
    Selanjutnya, OJK memberikan surat tanda bukti terdaftar bagi penyelenggara yang telah menyelesaikan proses pendaftaran.[20]
     
    Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.
     
    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
     
    Sumber Hukum:
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
     
    Referensi:
    Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 14.09 WIB.
     
     

    [1] Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 14.09 WIB.
    [2] Pasal 3 POJK 13/2018
    [3] Penjelasan Pasal 3 huruf g POJK 13/2018
    [4] Pasal 4 POJK 13/2018
    [5] Pasal 5 ayat (1) POJK 13/2018
    [6] Pasal 5 ayat (2) POJK 13/2018
    [7] Pasal 6 ayat (1) dan (3) POJK 13/2018
    [8] Pasal 7 ayat (1) POJK 13/2018
    [9] Pasal 1 angka 4 POJK 13/2018
    [10] Pasal 8 ayat (1) POJK 13/2018
    [11] Pasal 8 ayat (2) POJK 13/2018
    [12] Pasal 9 POJK 13/2018
    [13] Pasal 10 POJK 13/2018
    [14] Pasal 11 ayat (1) POJK 13/2018
    [15] Pasal 14 ayat (1) POJK 13/2018
    [16] Pasal 14 ayat (2) POJK 13/2018
    [17] Pasal 14 ayat (3) POJK 13/2018
    [18] Pasal 14 ayat (4) POJK 13/2018
    [19] Pasal 15 ayat (1) POJK 13/2018
    [20] Pasal 14 ayat (5) POJK 13/2018

    Tags

    ojk
    jasa keuangan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan

    12 Apr 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!