Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja?

Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja?

PERTANYAAN

Apakah pegawai kontrak dan borongan dapat menjadi anggota dalam serikat pekerja? Karena yang saya tahu anggota serikat pekerja adalah pegawai tetap. Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul pegawai kontrak dan borongan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 28 Oktober 2003.

    Pekerja Kontrak dan Pekerja Borongan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Secara yuridis, pegawai kontrak yang Anda sebutkan merupakan pekerja dengan status bukan pekerja tetap. Pegawai kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan.[1] Pegawai kontrak dalam hal ini disebut dengan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[2]

    Sedangkan pegawai atau pekerja borongan adalah status pegawai yang dibayar langsung oleh perusahaan berdasarkan hasil kerja yang dihitung per satuan hasil, tidak termasuk pegawai borongan yang bekerja di rumah sendiri secara maklon.[3] Pekerja borongan ini dalam UU Ketenagakerjaan dikenal dengan sebutan pekerja outsourcing (alih daya).

    Baca juga: Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum

    Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja/Buruh?

    Apa itu serikat pekerja? Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[4]

    Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 5 ayat (1) UU Serikat Pekerja disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Berdasarkan penafsiran bunyi kedua pasal tersebut, baik dari isi maupun penjelasan tidak ada ketentuan bahwa pekerja/buruh yang berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja hanyalah bagi pekerja tetap.

    Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 6 UU Serikat Pekerja.

    Adapun serikat pekerja/buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Sebab, serikat pekerja/buruh dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum pekerja/buruh beserta keluarganya. Sehingga, serikat pekerja/buruh tidak boleh membatasi dirinya hanya untuk kelompok pekerja/buruh tertentu saja.[5]

    Sehingga menurut pemahaman kami, yang diartikan sebagai setiap pekerja/buruh adalah semua orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dalam artian termasuk pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja kontrak (PKWT), maupun pekerja borongan atau pekerja outsourcing.

    Baca juga: Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?

    Hal ini mengingat Penjelasan Umum UU Serikat Pekerja menyatakan pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai hak untuk berkumpul dalam sebuah organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Hak tersebut juga merupakan hak asasi pekerja/buruh yang dilindungi dalam Pasal 28 UUD 1945.

    Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

    Referensi:

    1. Viken Armondo Rosok. Upaya Hukum Pekerja Kontrak yang di-PHK Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 6, 2017;
    2. Badan Pusat Statistik. Definisi Pegawai Borongan, yang diakses pada 12 Desember 2022, pukul 15.40 WIB.

    [1] Viken Armondo Rosok. Upaya Hukum Pekerja Kontrak yang di-PHK Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 6, 2017, hal. 58

    [3] Badan Pusat Statistik. Definisi Pegawai Borongan, yang diakses pada 12 Desember 2022, pukul 15.40 WIB

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000