Yang harus ibu perhatikan adalah Undang-undang No 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan beserta perubahannya (UU Kewarganegaraan), dimana dalam UU Kewarganegaraan tidak memberikan perlindungan terhadap pasangan campur (mixed couples), adanya diskriminasi didalam pernikahan antara laki-laki Indonesia dengan wanita asing (foreign women), dan wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing (foreign men) karena prinsip dari pada UU Kewarganegaraan menganut azas ius sanguinis (blood line) dimana apabila seorang laki-laki asing menikah dengan wanita Indonesia, anak yang lahir dari wanita Indonesia ini secara automatically mengikuti kewarganegaraan yang dianut bapaknya. Suami yang berkewarganegaraan asing dengan anak tersebut kedudukannya sama dengan tourist atau visitor. Untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri.

Jadi untuk kasus ibu, walaupun ibu telah bercerai dengan suami ibu, kemudian ibu mengajukan hak pengasuhan anak dan hal ini dikabulkan oleh pengadilan, tapi kewarganegaraan anak ibu tetap mengikut kepada kewarganegaraan si suami ibu.

Hal ini, telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu yang lalu seiring dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru. Koalisi LSM yang prihatin tentang persoalan ini sedang mengupayakan agar anak yang lahir berdasarkan perkawinan campuran dapat mendapat kewarganegaraan Indonesia. Ibu bisa melihat berita-beritanya dalam arsip berita di situs kita ini.

Demikian semoga bermanfaat.