Bacaan 6 Menit
Saya bagian SDM pada sebuah perusahaan swasta. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghitung upah lembur? Apakah ada hitungan per jam? Apakah rumus yang bisa digunakan? Mohon Penjelasannya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Upah Lembur yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 Maret 2010 dan dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H., pada Kamis, 28 Januari 2021, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 25 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas mengenai upah lembur, perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yaitu:[1]
Patut dicatat, mempekerjakan lebih dari waktu kerja sebisa mungkin harus dihindarkan karena pekerja harus punya waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya.
Tapi, jika ada kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat dihindari, maka pekerja dapat bekerja melebihi waktu kerja dengan harus memenuhi syarat sebagai berikut.[2]
Karena telah bekerja melebihi waktu kerja, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.[3] Selain membayar upah lembur, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh untuk lembur juga wajib memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya dan memberikan makanan dan minuman minimal 1.400 kilo kalori untuk kerja lembur selama 4 jam atau lebih.[4]
Menyambung pertanyaan Anda, upah lembur dihitung berdasarkan upah bulanan,[5] dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka upah lembur dihitung 100% dari upah.[6]
Sedangkan, jika komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, dan apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap <75% dari total upah, maka upah lembur sama dengan 75% dari total upah.[7]
Apabila upah sebulan lebih rendah dari upah minimum, maka yang digunakan sebagai acuan menghitung upah lembur adalah upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pekerja bekerja.[8]
Jika upah dibayar secara harian, maka hitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikali 25 untuk waktu kerja 6 hari kerja dan upah sehari dikali 21 untuk waktu kerja 5 hari.[9]
Sementara, jika upah dibayarkan berdasarkan perhitungan satuan hasil, maka upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam setahun atau 12 bulan terakhir.[10]
Kemudian, cara menghitung upah lempur per satu jam adalah upah bulanan dikali 1/173.[11]
Berikut ini rumus perhitungan upah lembur selengkapnya:
a. untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu:[13]
Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek:[14]
b. untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu:[15]
Jadi, dasar untuk menghitung upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan dan bukan upah harian sebagaimana Anda tanyakan. Namun, jika hitungan upah kerja lembur dari perusahaan itu nilainya lebih baik, maka hitungan tersebut diperbolehkan dan tetap berlaku.[16]
Demikian jawaban dari kami terkait cara hitung upah lembur sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)
[3] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 29 ayat (1) PP 35/2021
[5] Pasal 32 ayat (1) PP 35/2021
[6] Pasal 32 ayat (3) PP 35/2021
[7] Pasal 32 ayat (4) PP 35/2021
[8] Pasal 33 ayat (3) PP 35/2021
[9] Pasal 33 ayat (1) PP 35/2021
[10] Pasal 33 ayat (2) PP 35/2021
[11] Pasal 32 ayat (2) PP 35/2021
[12] Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021
[13] Pasal 31 ayat (2) huruf a PP 35/2021
[14] Pasal 31 ayat (2) huruf b PP 35/2021
[15] Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021
[16] Pasal 34 ayat (1) PP 35/2021
