Saya seorang karyawan perusahaan asing. Di tempat saya bekerja mempunyai kebiasaan memberikan uang tambahan sebesar satu kali gaji setiap tanggal 25 Desember dan sudah berlangsung dari awal berdiri sampai sekarang dan perusahaan mengambil istilah gaji ke-14, tapi gaji ke-14 ini belum dimasukan di PKB. Yang saya tanyakan adalah: adakah dasar hukum tentang kebiasaan perusahaan memberikan gaji ke-14 itu? Secara hukum boleh atau tidak jika gaji ke-14 tersebut diberikan kurang dari satu kali gaji seperti biasanya? Sampai saat ini perusahaan masih menolak untuk dimasukan dalam PKB dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Pengaturan Mengenai Gaji Ke-14 yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 10 Januari 2018, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada Senin, 10 Mei 2021, kedua kali dimutakhirkan oleh Valerie Augustine Budianto, S.H.pada 10 Mei 2022, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 20 Juni 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Istilah Gaji Ke-14
Sepanjang penelusuran kami, UU Ketenagakerjaan maupun aturan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja tidak mengenal istilah gaji ke-14. Perlu kami sampaikan bahwa aturan pengupahan di Indonesia secara rinci diatur dalam PP Pengupahan dan perubahannya.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Lebih lanjut, PP Pengupahan mengatur ketentuan bahwa penghasilan pekerja dapat diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah.[1] Karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan bahwa yang diberikan perusahaan adalah “uang tambahan”, maka kami asumsikan bahwa uang itu termasuk kategori pendapatan non-upah.
Lebih rinci, macam-macam pendapatan non-upah dapat berupa:[2]
tunjangan hari raya keagamaan (“THR”);
insentif;
bonus;
uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
uang servis pada usaha tertentu.
Oleh karena adanya keterbatasan dari informasi yang Anda berikan, kami berpendapat bahwa gaji ke-14 yang dimaksud termasuk dalam kategori bonus.
Bonus dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan.[3] Penetapan perolehan bonus untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).[4]
Mengingat pemberian gaji ke-14 tersebut merupakan bonus tahunan, maka hal tersebut memang bukanlah hal wajib untuk diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ada atau tidaknya bonus serta berapa besarnya bergantung pada perjanjian kerja, PP, atau PKB pada perusahaan Anda. Sehingga diperbolehkan apabila pengusaha tidak mau menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 tersebut.
Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji ke-14 (bonus) serta besarannya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, maka tidak jadi masalah apabila perusahaan memberikan gaji ke-14 tersebut kurang dari besarnya satu kali gaji bulanan yang diterima oleh para pekerja.
Lain halnya, jika perusahaan dan pekerja telah menjanjikan secara tertulis akan adanya gaji ke-14 berikut besarannya, maka perjanjian mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.
Di sisi lain, sebagian orang mengartikan gaji ke-14 adalah THR atau tunjangan hari raya. Mengingat gaji ke-14 yang Anda sebutkan dibayarkan setiap tanggal 25 Desember, yang bertepatan dengan hari raya Natal, terdapat kemungkinan bahwa yang dimaksud perusahaan dalam hal ini adalah THR Natal.
Jika benar yang dimaksud adalah THR Natal, maka perusahaan wajib memberikan THR, walaupun tidak diperjanjikan. Hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016, dengan ketentuan besarannya sebagai berikut:
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.
Jika besaran yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:[5]
teguran tertulis;
pembatasan kegiatan usaha;
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
pembekuan kegiatan usaha.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami terkait gaji ke-14 sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
