Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Wajib Sertifikasi Pangan Olahan Produksi Rumah Tangga yang pertama kali dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 27 Oktober 2017, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada Rabu, 6 Oktober 2021, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 29 Juli 2022.

KLINIK TERKAIT

Izin Usaha Perusahaan Outsourcing dan Pengawasannya

21 Mei, 2026

Izin Usaha Jasa Editing Video Terbaru

31 Mar, 2026

Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

29 Des, 2025

Berbisnis Toko Kelontong, Perlukah Izin Usaha?

03 Nov, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.[1]

Dalam melakukan produksi makanan olahan, perlu dimiliki perizinan berusaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) PP 1/2026, sebagai berikut:

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki perizinan berusaha.

Perizinan berusaha atau PB sendiri saat ini diatur dalam PP 28/2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”). Menurut Pasal 1 angka 1 PP 28/2025, PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Kemudian, Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025 menerangkan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB, yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[2]

PB sendiri diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[3] Adapun persyaratan dasar terdiri dari:[4]

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
2. persetujuan lingkungan (PL); dan
3. persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF).

Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[5]

Persyaratan dasar dan PB serta PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (“OSS”) yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[6]

PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha,[7] yang ditetapkan menjadi:[8]

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

PB untuk kegiatan usaha tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[9]

2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[10]

3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[11]

4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[12]

Izin Makanan Olahan

Menurut hemat kami dalam melakukan usaha industri makanan, dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 10 – Industri Makanan dan kode turunannya.

Dalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa Anda berencana membuka usaha masakan daging olahan seperti abon, dendeng, dan sebagainya. Menurut hemat kami Anda dapat menggunakan kode KBLI 10120 – Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging, yang mencakup:[13]

1. Kegiatan pengolahan dan pengawetan daging produk daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisa, pengiradiasian (dengan irradiator), dan sebagainya:
2. produksi daging beku dalam bentuk karkas;
3. produksi daging beku dalam bentuk daging potong;
4. produksi daging beku dalam porsi tersendiri;
5. produksi daging kering, daging asin, atau daging asap;
6. produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, “andouilettes”, saveloy, bologna, pates, rillettes, bakso daging, dan daging ham;
7. kegiatan pengolahan daging paus di darat atau kapal khusus.

Namun, kelompok ini tidak mencakup:

• pembuatan makanan siap saji dari daging dan unggas, lihat kelompok 10750;
• pembuatan sup mengandung daging, lihat kelompok 10799.

Pada Lampiran I.F – Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian PP 28/2025, (hal. I.F.1 – I.F.7) untuk judul industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas masih menggunakan kode 10130. Adapun skala usaha yang dapat menggunakan kode KBLI ini adalah kecil, menengah, dan besar. Bagi skala usaha kecil dan menengah, PB yang digunakan adalah NIB dan sertifikat standar karena memiliki tingkat risiko menengah rendah. Sedangkan untuk skala usaha besar, PB yang digunakan adalah NIB dan izin karena memiliki tingkat risiko tinggi.

Selain PB, pelaku usaha juga wajib memiliki PB UMKU, antara lain:

1. sertifikat tingkat komponen dalam negeri (“TKDN”);
2. surat pendaftaran bahan berbahaya;
3. pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan;
4. surat persetujuan penilaian TKDN penggunaan mesin produksi dalam negeri;
5. registrasi produk hewan;
6. sertifikasi nomor kontrol veteriner;
7. fasilitas iradiator kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion sebagai penunjang kegiatan utama;
8. fasilitas iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif sebagai penunjang kegiatan utama;
9. sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan;
10. sertifikat persetujuan pangan olahan;
11. izin edar pangan olahan;
12. izin variasi akun perusahaan;
13. sertifikat pemenuhan komitmen variasi promosi pangan olahan;
14. sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (“SPP-IRT”);
15. izin pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (“IPP-IRT);
16. izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB);
17. izin penerapan program manajemen risiko (PMR) bertahap sarana produksi UMK pangan olahan risiko tinggi;
18. izin penerapan program manajemen risiko (PMR) sarana produksi pangan olahan;
19. persetujuan pelaksanaan uji klinik pangan olahan.

SPP-IRT

Berhubungan SPP-IRT diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPOM 4/2024. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan BPOM 4/2024, SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada industri rumah tangga pangan (“IRTP”) untuk memproduksi dan mengedarkan pangan olahan produksi IRTP (“PIRT).

Adapun yang dimaksud IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.[14] Sedangkan PIRT adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan berlabel.[15]

Pada dasarnya setiap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki PB UMKU beruap SPP-IRT.[16]

Namun, kewajiban SPP-IRT ini dikecualikan terhadap:[17]

1. pangan olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 hari;
2. pangan siap saji; dan/atau
3. pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Terhadap abon daging dan dendeng unggas secara khusus disebutkan dalam Lampiran I Peraturan BPOM 4/2024 (hal. 1-2) sebagai jenis pangan olahan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selain PB, diperlukan juga PB UMKU untuk usaha makanan untuk produk industri rumah, khususnya SPP-IRT.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait izin usaha makanan, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.