Cara Meminta Kenaikan Gaji yang Dijanjikan sesuai Hukum

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji yang pertama kali dipublikasikan pada 30 Januari 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 25 Januari 2024, dan dimutakhirkan kedua kali pada 4 Oktober 2024.

KLINIK TERKAIT

Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Terima Gaji Penuh?

05 Nov, 2026

Adakah Ketentuan Soal Tanggal Pembayaran Gaji?

22 Jul, 2024

Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap

19 Jul, 2024

Slip Gaji, Wajibkah?

18 Jul, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Terkait aturan hukum kenaikan gaji, merujuk pada UU Ketenagakerjaan dan Perppu Cipta Kerja, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai persentase kenaikan gaji atau upah karyawan. Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakan kebijakan para pihak untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kenaikan gaji karyawan di perusahaan mengacu pada struktur dan skala upah yang wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.^[1] Adapun yang dimaksud dengan “golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi” merupakan bagian dari faktor-faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan nilai dan bobot dalam setiap jabatan (compensable factors).[2]

Tujuan penyusunan ini adalah sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.^[3]

Patut diperhatikan bahwa pengusaha juga melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan upah tersebut dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.^[4]

Struktur dan skala upah tersebut berdasarkan Permenaker 1/2017 ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan dan wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh oleh pengusaha.^[5]

Pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diuraikan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 49/2025 jo. Pasal 79 ayat (1)PP 36/2021 berupa:^[6]

1. teguran tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
4. pembekuan kegiatan usaha.

Perjanjian Kenaikan Gaji atau Upah

Selain itu, kami mengasumsikan Anda dan perusahaan telah membuat perjanjian kerja secara tertulis, yang mana sekurang-kurangnya memuat:^[7]

1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jika perjanjian kerja untuk karyawan tetap atau PKWTT dibuat secara lisan, maka wajib ada surat pengangkatan yang dibuat oleh pengusaha yang sekurang-kurangnya memuat keterangan:^[8]

1. nama dan alamat pekerja/buruh;
2. tanggal mulai bekerja;
3. jenis pekerjaan; dan
4. besarnya upah.

Oleh karenanya, baik diperjanjikan secara tertulis maupun tidak tertulis, menurut hemat kami, seharusnya perusahaan telah menuliskan besarnya upah yang harus dibayarkan kepada Anda secara jelas dalam perjanjian kerja secara tertulis atau surat pengangkatan dengan nominal sebagaimana telah disepakati. Terlebih, jika telah ada surat keputusan mengenai kenaikan gaji yang telah diparaf oleh pengusaha.

Mengingat, adanya ketentuan bagi pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah yang menjadi pedoman penetapan upah di perusahaan berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Langkah Hukum jika Meminta Kenaikan Gaji yang Tidak Dipenuhi

Menurut hemat kami, menimbang bahwa keputusan kenaikan gaji ada pada kebijakan pengusaha dan tidak diatur dalam undang-undang, Anda dapat melakukan diskusi dan menanyakan hak Anda, termasuk bukti yang Anda temukan. Kemudian, jika terjadi perbedaan penafsiran nominal dan ketentuan kenaikan gaji yang diperjanjikan, serta menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yakni perselisihan hak.

Lebih lanjut, yang dimaksud perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 angka 2UU PPHI adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sehubungan dengan perselisihan yang terjadi, perlu diketahui bahwa, setiap perselisihan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.^[9]

Jika dalam jangka waktu tersebut, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.^[10]

Setelah itu, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.^[11]

Setelah perselisihan hak dicatat, instansi tersebut menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui mediasi. Dalam hal para pihak tidak menetapkan dalam waktu 7 hari kerja, maka instansi tersebut melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.^[12]

Dalam hal penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.^[13]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait langkah hukum cara meminta kenaikan gaji sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

^[1] Pasal 81 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

[2] Penjelasan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

^[3] Penjelasan Pasal 81 angka 33 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

^[4] Pasal 81 angka 33 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 92A UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya

^[5] Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017”)

^[6] Pasal 12 ayat (1) Permenaker 1/2017

^[7] Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

^[8] Pasal 63 UU Ketenagakerjaan

^[9] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)

^[10] Pasal 3 ayat (3) UU PPHI

^[11] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

^[12] Pasal 4 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 1 angka 11 UU PPHI

^[13] Pasal 5 UU PPHI