Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Badranaya Partnership

Hak kekayaan intelektual yang telah dicatatkan dan/atau didaftarkan atas nama debitur pailit merupakan benda bergerak karena dapat dialihkan dan benda tidak berwujud (intangible asset) karena tidak mempunyai bentuk yang dapat dilihat.

Karena hak kekayaan intelektual mengikuti konsep pengaturan mengenai hukum benda, maka bisakah hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai harta pailit yang dapat dilakukan sita umum untuk pemberesan kepailitan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?

Law Office Simanjuntak & Partners

Perlu diketahui bahwa terjemahan memiliki hak cipta tersendiri dan bukan termasuk plagiarisme. Namun demikian, sebelum Anda melakukan penerjemahan e-book atau novel, Anda perlu melakukan hal-hal agar tidak melanggar hak cipta. Apa saja hal yang harus dilakukan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Sepanjang pengetahuan kami, sistem perlindungan merek dibagi menjadi dua, yaitu sistem konstitutif (first to file) dan sistem deklaratif (first to use). Apa yang membedakan sistem first to file dan sistem first to use?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use

Merek merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kemudian bagaimana hukumnya jika ada suatu warung kopi atau warkop yang menggunakan nama merek mi instan tertentu, dapatkah dikatakan pelanggaran hak atas merek?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Warkop Pakai Nama Merek Mi Instan Langgar Hak Merek?

Si Pokrol

Suatu permohonan pendaftaran merek bisa ditolak oleh <a href="https://www.hukumonline.com/kamus/d/direktorat-jenderal" style="color:blue; text-decoration:underline">DJKI</a> jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Lalu bagaimana langkah hukum terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini

Sebuah merek baru mendapat perlindungan hak atas merek setelah merek tersebut terdaftar. Artinya, perlindungan tak dapat diberikan apabila merek masih belum terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran merek.

Lantas bagaimana jika ada merek terdaftar dengan nama Soto Jalan Indra dalam jenis jasa rumah makan, kemudian terdapat warung lain yang berjualan dengan menggunakan nama Jalan Indra, apakah dianggap melanggar hak atas merek terdaftar?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Pakai Nama Jalan yang Sama untuk Warung Makan

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_20_2016">UU Merek</a> pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar berupa hak atas merek atau yang biasa dikenal dengan istilah hak eksklusif, baik dari sisi eksistensi merek di pasar maupun sisi kepastian hukum merek sebagai merek terdaftar.

Lalu, bagaimana sebenarnya tanggung jawab DJKI bila terjadi kondisi sebagaimana Anda ceritakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Ada Sengketa, Ini Tanggung Jawab DJKI Atas Merek Terdaftar

Adopsi film sebagaimana Anda sebutkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_hak_cipta" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Hak Cipta</a> dikenal dengan istilah &nbsp;adaptasi film. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan adaptasi tersebut. Namun pelaksanaan hak ekonomi berupa adaptasi film dapat diserahkan kepada pihak lain. Bagaimana caranya? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Adaptasi Film Luar Negeri? Anda Harus Punya Ini

Non-Disclosure Agreement atau NDA yang Anda maksud dibuat untuk menjaga informasi penting/rahasia dagang milik perusahaan agar tidak dibuka/disebarkan. Terkait dikatakan melanggar hukum jika tidak menandatangani NDA, perlu diketahui bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai hal ini. 

Kami menyarankan Anda untuk tetap menandatangani NDA tersebut dengan catatan, terlebih dahulu membicarakan lagi dengan perusahaan Anda mengenai poin-poin yang diatur dalam NDA tersebut agar menguntungkan bagi para pihak. 

Di sisi lain, terdapat sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang/perusahaan. 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Sanksi Jika Pekerja Menolak Tanda Tangan NDA?

Sebuah ponsel berikut tampilan luar maupun operating system (OS) di dalamnya dapat dilindungi oleh merek, desain industri, hak cipta, hingga paten. Sehingga, ponsel tiruan atau palsu atau kerap disebut ponsel Handphone Copy Draw (&ldquo;HDC&rdquo;) jelas melanggar hukum dan dapat dijerat menggunakan pasal-pasal terkait pelanggaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ponsel aslinya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kekayaan Intelektual