Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Benar, terhadap perjanjian lisensi kekayaan intelektual wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan secara tertulis. Tak hanya dicatat, perjanjian lisensi tersebut juga harus diumumkan.

Jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan dan diumumkan, maka perjanjian tersebut tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Lantas, bagaimana prosedur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Langkah Pengajuan Pencatatan Perjanjian Lisensi

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (&ldquo;LMKN&rdquo;).

Lalu, siapa yang berwenang menarik royalti tersebut? Apakah LMKN atau justru Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?

Parfum atau minyak wangi merupakan suatu kompleks campuran dari berbagai variasi senyawa dengan konsentrasi yang tepat dan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai.

Untuk menentukan boleh tidaknya mencantumkan produksi parfum yang terinspirasi dari aroma parfum lain, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain terkait hak merek, rahasia dagang, bukan produk tiruan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Memproduksi Parfum yang Aromanya Terinspirasi dari Merek Lain

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Rahasia dagang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu melalui <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/294/undangundang-nomor-30-tahun-2000#!" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</a>. Pada dasarnya, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan serta perlindungannya diberikan dengan jangka waktu tidak terbatas dan sepanjang informasi bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya.

Kemudian menyambung contoh sengketa yang Anda sampaikan, jika ada rahasia dagang milik pedagang A yang diduga ditiru oleh pedagang B, bagaimana cara penyelesaian sengketa rahasia dagang tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</a> (&ldquo;UU Hak Cipta&rdquo;) menegaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. &nbsp;Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, UU Hak Cipta juga memberikan pengecualian dalam beberapa hal. Apa saja itu?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Memperbanyak Lagu Tidak untuk Tujuan Komersial 

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

Perjanjian Non-Disclosure atau Non-Disclosure Agreement (&ldquo;NDA&rdquo;) merupakan perjanjian kerahasiaan di mana para pihak setuju untuk menjaga informasi yang dianggap sebagai informasi rahasia milik para pihak, dan berjanji tidak membocorkannya ke pihak ketiga.

Dalam hal rahasia dagang perusahaan sebagaimana diperjanjikan dalam NDA dengan sengaja dibocorkan oleh karyawan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang dengan ancaman jerat pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

Rahasia Dagang Bocor karena Karyawan, Bisa Dijerat Pidana

LKBH-PPS FH UI

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Untuk mengetahui boleh tidaknya memproduksi barang tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apakah barang di perusahaan A tersebut masih dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten, desain industri, atau rahasia dagang.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Selain itu, perlu diperhatikan juga agar B sebaiknya jangan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang digunakan oleh perusahaan A untuk produk tersebut.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Hukumnya Memproduksi Barang yang Mirip dengan Produk Perusahaan Lain

Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/295/nprt/541/uu-no-31-tahun-2000-desain-industri" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri</a> yang mengharuskan pemilik hak desain industri mencantumkan nomor pendaftaran desain industri pada barang.

Namun demikian, masyarakat umum sesungguhnya dapat memperoleh informasi terkait suatu desain industri yang telah terdaftar dengan mengakses melalui <a href="https://www.dgip.go.id/berita-resmi/berita-resmi-desain-industri" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Berita Resmi Desain Industri</a> pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi singkatnya, khalayak umum dianggap mengetahui adanya suatu desain industri yang sedang diajukan maupun sudah terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

Haruskan Nomor Desain Industri Dicantumkan Pada Barang?

Kegiatan memutarkan musik melalui multimedia termasuk ke dalam pengumuman ciptaan, sedangkan band yang memainkan live music termasuk pertunjukan ciptaan.

Untuk dapat melakukan pertunjukan dan pengumuman lagu dan/atau musik di restoran dan kafe, pada dasarnya wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dalam hal ini, siapa yang wajib membayar royalti? Pemilik restoran/kafe, band, atau keduanya? Bagaimana prosedur pembayarannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Haruskah Restoran Bayar Royalti Jika Putar Lagu Orang Lain?

Dengan mengganti logo perusahaan A yang menempel pada software menjadi logo perusahaan B dapat diindikasikan adanya pelanggaran hak ekonomi perusahaan A.

Sebab hubungan antara perusahaan A dan perusahaan B hanyalah berdasarkan perjanjian pemasaran produk saja. Kecuali perusahaan B memiliki perjanjian yang serta merta menyebutkan perusahaan B bisa memasang logo perusahannya atas produk software yang diproduksi perusahaan A, maka perusahaan B terhindar dari konsekuensi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kekayaan Intelektual