Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Sebuah merek baru mendapat perlindungan hak atas merek setelah merek tersebut terdaftar. Artinya, perlindungan tak dapat diberikan apabila merek masih belum terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran merek.

Lantas bagaimana jika ada merek terdaftar dengan nama Soto Jalan Indra dalam jenis jasa rumah makan, kemudian terdapat warung lain yang berjualan dengan menggunakan nama Jalan Indra, apakah dianggap melanggar hak atas merek terdaftar?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Pakai Nama Jalan yang Sama untuk Warung Makan 

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_20_2016">UU Merek</a> pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar berupa hak atas merek atau yang biasa dikenal dengan istilah hak eksklusif, baik dari sisi eksistensi merek di pasar maupun sisi kepastian hukum merek sebagai merek terdaftar.

Lalu, bagaimana sebenarnya tanggung jawab DJKI bila terjadi kondisi sebagaimana Anda ceritakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Ada Sengketa, Ini Tanggung Jawab DJKI Atas Merek Terdaftar

Adopsi film sebagaimana Anda sebutkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_hak_cipta" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Hak Cipta</a> dikenal dengan istilah &nbsp;adaptasi film. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan adaptasi tersebut. Namun pelaksanaan hak ekonomi berupa adaptasi film dapat diserahkan kepada pihak lain. Bagaimana caranya? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Adaptasi Film Luar Negeri? Anda Harus Punya Ini

Si Pokrol

Non-Disclosure Agreement atau NDA yang Anda maksud dibuat untuk menjaga informasi penting/rahasia dagang milik perusahaan agar tidak dibuka/disebarkan. Terkait dikatakan melanggar hukum jika tidak menandatangani NDA, perlu diketahui bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai hal ini. 

Kami menyarankan Anda untuk tetap menandatangani NDA tersebut dengan catatan, terlebih dahulu membicarakan lagi dengan perusahaan Anda mengenai poin-poin yang diatur dalam NDA tersebut agar menguntungkan bagi para pihak. 

Di sisi lain, terdapat sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang/perusahaan. 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Sanksi Jika Pekerja Menolak Tanda Tangan NDA?

Sebuah ponsel berikut tampilan luar maupun operating system (OS) di dalamnya dapat dilindungi oleh merek, desain industri, hak cipta, hingga paten. Sehingga, ponsel tiruan atau palsu atau kerap disebut ponsel Handphone Copy Draw (&ldquo;HDC&rdquo;) jelas melanggar hukum dan dapat dijerat menggunakan pasal-pasal terkait pelanggaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ponsel aslinya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?

Indonesia pada prinsipnya menganut prinsip first to file dalam pendaftaran merek. Artinya, prinsip itu berlaku bagi pihak pendaftar pertama dan disetujui oleh kantor merek, maka ia mendapatkan hak mereknya. Berbeda dengan prinsip first to use yaitu prinsip pengguna pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Pada dasarnya, pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Namun, selain jalur litigasi, terdapat beberapa upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh pencipta melalui jalur non litigasi. Apa sajakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Upaya Hukum Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Salah satu karya yang dilindungi hak cipta adalah film yang berasal dari karya sinematografi. Indonesia telah memiliki ketentuan yang mengatur hak cipta dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014?r=1&amp;p=1&amp;q=uu%2028%202014&amp;rs=1847&amp;re=2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_28_2014">UU Hak</a> Cipta. Selain itu, terdapat juga hukum internasional yang mengatur mengenai hak cipta.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional

Hal pertama yang perlu dilihat adalah apakah merek &ldquo;TOPPING BALM PLUS&rdquo; milik pihak lain telah terdaftar terlebih dahulu atau tidak sebab ini berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran merek.

Kemudian, yang perlu diketahui selanjutnya adalah apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Lantas, bagaimana dengan kasus Anda?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini

Indikator suatu aplikasi streaming musik dikatakan telah melanggar hak cipta terdapat pada ketersediaan izin atau lisensi dan/atau telah membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Apabila aplikasi streaming musik terbukti tidak melakukan pembayaran royalti dan/atau mendapatkan lisensi atas penggunaan hak ekonomi berupa mechanical rights dan performing rights, apa akibat hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kekayaan Intelektual