Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Untuk melindungi pekerja, pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengupahan dalam hal ini termasuk ketentuan upah minimum. Pada dasarnya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Namun, untuk usaha mikro dan kecil diberikan kelonggaran dari ketentuan upah minimum.

Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu apakah coffee shop yang Anda tanyakan telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, sehingga bisa diberi kelonggaran dari ketentuan upah minimum. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Gaji Karyawan Coffee Shop

Si Pokrol

Uang servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Uang servis bukan merupakan komponen upah minimum. Bahkan, uang servis sendiri dikategorikan sebagai pendapatan non upah. Sehingga, pengusaha tidak dapat memasukkan komponen uang servis dalam perhitungan pembayaran upah minimum pekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Uang Servis untuk Karyawan Hotel

Pasca diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/document">UU Cipta Kerja</a>, pendidikan tidak lagi diatur sebagai salah satu unsur yang diperhatikan pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah, yang merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menetapkan gaji/upah.

Namun demikian, dalam penyusunan struktur dan skala upah tersebut, pengusaha tetap harus memperhatikan ketentuan upah minimum. Sebab, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Menetapkan Gaji Berdasarkan Pendidikan, Adakah Aturannya?

Ya, benar. Karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi. Hal ini tertuang secara tegas dalam Pasal 17 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>.

Namun, di sisi lain, karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Pada dasarnya&nbsp;pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum. Adapun komponen upah dapat terdiri dari:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>Upah tanpa tunjangan;</li>
	<li>Upah pokok dan tunjangan tetap;</li>
	<li>Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau</li>
	<li>Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.</li>
</ol>

Adapun besaran upah dan cara pembayarannya diatur dalam perjanjian kerja yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Jadi, jika perusahaan hendak melakukan restrukturisasi komponen upah pekerja, seharusnya memerlukan kesepakatan kembali dengan pekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

Pada prinsipnya, aturan mengenai upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di suatu perusahaan. Sedangkan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun/lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Lantas, apa upaya yang bisa ditempuh pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan jika upah yang diterima setara dengan upah karyawan baru?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Sebenarnya, Anda tidak salah menuntut perusahaan untuk mencairkan uang pisah sebagai hak karena Anda telah resign atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Selain itu, Anda juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.

Namun karena uang pisah telah dimasukkan dalam bentuk asuransi, hendaknya Anda harus mempelajari betul klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan

Upah pokok tidak boleh dicampur atau dianggap all-in dengan upah lembur. Besaran upah pokok utuh digunakan sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan upah, seperti tunjangan hari raya keagamaan, upah lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain-lain.

Pengusaha yang tidak membayarkan uang lembur dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Gaji Dianggap All-In dengan Upah Lembur?

Kini, pasca <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">UU Cipta Kerja</a> yang mengubah, menghapus, dan/atau memuat aturan baru dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document">UU Ketenagakerjaan</a> diundangkan, pembaruan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) tidak lagi dikenal. Adapun yang dikenal hanyalah perpanjangan PKWT.

Bagi PKWT yang didasarkan atas jangka waktu, maka aturan jangka waktu dan perpanjangan PKWT maksimal 5 tahun. Sedangkan bagi PKWT yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu, maka PKWT dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Perpanjangan dan Pembaruan PKWT Pasca UU Cipta Kerja

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, yakni melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari, dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu, atau pada waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi, wajib bayar upah kerja lembur.

Sedangkan insentif tidak dapat disamakan dengan upah kerja lembur. Karena pemberian upah kerja lembur memiliki perhitungannya sendiri sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ketenagakerjaan