Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Sengketa yang terjadi antara pekerja dan perusahaan dikenal dengan istilah perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ada 3 yaitu melalui perundingan bipartit, tripartit dan yang terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Apakah ketiganya harus dilakukan secara berurutan atau bisa dilakukan secara sekaligus?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Haris Satiadi & Partners

Apabila perusahaan tempat Anda bekerja dinyatakan pailit, karyawan memang masih bisa dipekerjakan atau sebaliknya dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Lantas dalam kondisi seperti apa kurator dapat mempertahankan karyawan perusahaan yang dinyatakan pailit? Serta bagaimana jika karyawan justru menolak untuk dipekerjakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Masih Bisakah Karyawan Perusahaan yang Pailit Dipekerjakan?

Sepanjang penelusuran kami, karyawan BUMN tunduk pada&nbsp;peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, seperti <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Ketenagakerjaan</a>, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan BUMN yang bersangkutan, serta perubahan-perubahan yang tercantum dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a>. Lantas bagaimana hukumnya jika karyawan BUMN melakukan tindak pidana?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kedudukan Hukum Karyawan BUMN

Uang pensiun pada dasarnya meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak apabila pekerja telah memasuki usia pensiun. Hal ini diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">UU Ketenagakerjaan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">UU Cipta Kerja</a>.

Bagaimana jika perusahaan telah mengikutsertakan pekerjanya dalam pogram jaminan pensiun? Lalu bagaimana cara menghitung uang pensiun?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan dan Simulasi Penghitungan Uang Pensiun

Status Anda sebagai karyawan kontrak dalam hukum ketenagakerjaan disebut dengan karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;).&nbsp; Jika menilik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, PKWT hanya dapat dilakukan dengan keseluruhan jangka waktu dan perpanjangannya maksimal selama 5 tahun.

Namun perlu dicermati kembali, ketentuan tersebut baru saja berlaku sejak terbitnya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a>. Sehingga menjadi tidak relevan jika dihubungkan dengan kasus Anda. Oleh karena itu, Anda perlu merujuk ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan">UU Ketenagakerjaan</a> sebelum diubah dengan UU Cipta Kerja.

Jadi, bagaimana status hukum Anda selaku karyawan, bisakah menjadi karyawan tetap?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Karyawan Kontrak Dipaksa Resign dan Melamar Lagi

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sementara itu, salah satu unsur hubungan kerja adalah adanya perintah, yakni perintah untuk melakukan pekerjaan sebagai prestasi yang diperjanjikan, dalam arti telah ditentukan jenis pekerjaannya, dan oleh karenanya dibayar upah kepada pekerja tersebut. Maka, pada dasarnya yang diperjanjikan adalah kesediaan karyawan untuk melakukan pekerjaan atas dasar perintah.

Lantas apabila perusahaan meminta karyawan menggunakan fasilitas kerja sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan, bolehkah demikian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Fasilitas Kerja

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Utang adalah uang pinjaman dari orang lain sehingga ada kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Umumnya hutang piutang diawali dengan kesepakatan/perjanjian baik lisan atau tertulis yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jika pekerja berutang kepada perusahaan namun perusahaan membuat perubahan peraturan yang mengubah isi perjanjian utang piutang dan berakibat pada pemotongan gaji dengan alasan denda, bagaimana upaya yang dapat ditempuh?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gaji Dipotong karena Utang di Perusahaan, Ini Hukumnya

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA dan syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan TKA dalam waktu beberapa hari?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Pada dasarnya, dalam setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian melalui perundingan yang dilaksanakan secara musyawarah antara pengusaha dan pekerja terlebih dahulu.

Upaya tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam UU PPHI, yang diawali dengan dilakukannya bipartit. Jika upaya bipartit gagal, terdapat upaya tripartit. Apabila upaya tripartit gagal atau diabaikan perusahaan, langkah apa yang dapat ditempuh pekerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Upaya Tripartit Diabaikan Perusahaan, Tempuh Langkah Ini

Tujuan keadilan sosial dalam hukum ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui perlindungan kepada pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Lantas, apa saja prinsip dan bentuk perlindungan tenaga kerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketenagakerjaan