Eric Manurung, S.H.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) dilarang menduduki jabatan yang mengurusi bagian personalia. Sementara itu, yang berhak mewakili perusahaan pada dasarnya adalah Direksi, namun Direksi dapat memberikan kewenangannya kepada pihak lain berdasarkan surat kuasa.

Dalam hal ini, menurut hemat kami, pihak Human Resource Department (HRD) yang telah mendapat surat kuasa dari Direksi dapat melakukan penandatanganan perjanjian kerja, tanpa perlu tanda tangan dari TKA yang nantinya akan jadi atasan dari si karyawan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Mewakili Perusahaan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja

Secara prinsip dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> &nbsp;dan peraturan pelaksananya, pemotongan gaji tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh perusahaan. Harus ada alasan yang sah jika perusahaan hendak memotong gaji karyawan, misalnya untuk pembayaran denda atau ganti rugi, yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Di lain sisi, berkaitan dengan karyawan lain yang tidak dipotong gajinya padahal id card-nya juga hilang, sesungguhnya perlakuan pengusaha terhadap sesama karyawan juga harus sama tanpa diskriminasi (equal treatment).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Gaji Dipotong karena ID Card Hilang, Bolehkah?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Bisakah Gugat Cerai Suami karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual 

Si Pokrol

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Arsip Jawaban Eric Manurung, S.H.

Eric Manurung, S.H.

Arsip Jawaban

Yang Mewakili Perusahaan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja

Gaji Dipotong karena ID Card Hilang, Bolehkah?

Arsip Jawaban Populer

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Bisakah Gugat Cerai Suami karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

Video Klinik

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! #HukumonlinePodcast (Part 1)