Martin Suryana and Associates

Dalam hal pelaku usaha restoran, mal, toko baju, toko buku, kafe sebagaimana Anda maksud memutar lagu dari aplikasi streaming atau download berbayar untuk kepentingan usahanya, berdasarkan <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik</a>, pelaku usaha tersebut tetap perlu untuk membayar royalti.

Sebab pembayaran pada aplikasi bukan berarti telah membayar royalti, melainkan semata-mata untuk membayar layanan yang disediakan dari aplikasi tersebut untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk keperluan komersial. Selain itu, Anda juga bisa meninjau syarat dan ketentuan masing-masing aplikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti

Forced Delisting yaitu penghapusan paksa yang terjadi ketika bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat karena kondisi tertentu. Ini merupakan peristiwa penting yang berpengaruh sangat besar bagi pemegang saham karena merupakan salah satu tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan emiten.

Karena belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting, maka secara umum merujuk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas Jika Terjadi Forced Delisting

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Skema piramida dan skema ponzi merupakan sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra yang akan bergabung dan telah bergabung. </div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perbedaan skema ponzi dan skema piramida terletak pada cara merekrut mitra baru tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Skema piramida termasuk kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5332a3e55eb82/undang-undang-nomor-7-tahun-2014?r=1&amp;q=Undang-Undang%20Nomor%207%20Tahun%202014%20tentang%20Perdagangan&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</a>. Sedangkan, skema ponzi belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, namun pelaku usaha dengan sistem skema ponzi tetap dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebelum melakukan Initial Public Offering (&ldquo;IPO&rdquo;) hendaknya start-up company memperhitungkan keuntungan dan konsekuensi dilakukannya IPO, karena IPO selain menguntungkan untuk suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun juga terdapat konsekuensi-konsekuensi yang cukup besar bagi perusahaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bursa Efek Indonesia (&ldquo;BEI&rdquo;) mempermudah persyaratan IPO untuk start-up dengan menambahkan papan pencatatan akselerasi yang memang khusus untuk start-up dan usaha kecil menengah. Selain itu, BEI juga membuat program IDX Incubator yang merupakan salah satu program khusus untuk memberikan edukasi kepada start-up company yang ingin melakukan IPO.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Rambu-Rambu bagi Start-Up yang akan Go Public

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Urutan Pangkat Polisi di Indonesia Hingga Lambangnya

Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP

Si Pokrol

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.