Martin Suryana and Associates

Dalam hal pelaku usaha restoran, mal, toko baju, toko buku, kafe sebagaimana Anda maksud memutar lagu dari aplikasi streaming atau download berbayar untuk kepentingan usahanya, berdasarkan <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik</a>, pelaku usaha tersebut tetap perlu untuk membayar royalti.

Sebab pembayaran pada aplikasi bukan berarti telah membayar royalti, melainkan semata-mata untuk membayar layanan yang disediakan dari aplikasi tersebut untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk keperluan komersial. Selain itu, Anda juga bisa meninjau syarat dan ketentuan masing-masing aplikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti

Forced Delisting yaitu penghapusan paksa yang terjadi ketika bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat karena kondisi tertentu. Ini merupakan peristiwa penting yang berpengaruh sangat besar bagi pemegang saham karena merupakan salah satu tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan emiten.

Karena belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting, maka secara umum merujuk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas Jika Terjadi Forced Delisting

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Skema piramida dan skema ponzi merupakan sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra yang akan bergabung dan telah bergabung. </div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perbedaan skema ponzi dan skema piramida terletak pada cara merekrut mitra baru tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Skema piramida termasuk kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5332a3e55eb82/undang-undang-nomor-7-tahun-2014?r=1&amp;q=Undang-Undang%20Nomor%207%20Tahun%202014%20tentang%20Perdagangan&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</a>. Sedangkan, skema ponzi belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, namun pelaku usaha dengan sistem skema ponzi tetap dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebelum melakukan Initial Public Offering (&ldquo;IPO&rdquo;) hendaknya start-up company memperhitungkan keuntungan dan konsekuensi dilakukannya IPO, karena IPO selain menguntungkan untuk suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun juga terdapat konsekuensi-konsekuensi yang cukup besar bagi perusahaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bursa Efek Indonesia (&ldquo;BEI&rdquo;) mempermudah persyaratan IPO untuk start-up dengan menambahkan papan pencatatan akselerasi yang memang khusus untuk start-up dan usaha kecil menengah. Selain itu, BEI juga membuat program IDX Incubator yang merupakan salah satu program khusus untuk memberikan edukasi kepada start-up company yang ingin melakukan IPO.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Rambu-Rambu bagi Start-Up yang akan Go Public

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

Si Pokrol

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.