Martin Suryana and Associates

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan uang pisah kepada karyawan yang resign. Hal ini telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yakni diatur pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_35_2021" style="color:blue; text-decoration:underline">PP 35/2021</a>. Sehingga apabila perusahaan melanggarnya, karyawan dapat menuntut haknya kepada perusahaan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Kewajiban Perusahaan Bayar Uang Pisah ke Karyawan

Dalam hal pelaku usaha restoran, mal, toko baju, toko buku, kafe sebagaimana Anda maksud memutar lagu dari aplikasi streaming atau download berbayar untuk kepentingan usahanya, berdasarkan <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik</a>, pelaku usaha tersebut tetap perlu untuk membayar royalti.

Sebab pembayaran pada aplikasi bukan berarti telah membayar royalti, melainkan semata-mata untuk membayar layanan yang disediakan dari aplikasi tersebut untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk keperluan komersial. Selain itu, Anda juga bisa meninjau syarat dan ketentuan masing-masing aplikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti

Forced Delisting yaitu penghapusan paksa yang terjadi ketika bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat karena kondisi tertentu. Ini merupakan peristiwa penting yang berpengaruh sangat besar bagi pemegang saham karena merupakan salah satu tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan emiten.

Karena belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting, maka secara umum merujuk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas Jika Terjadi Forced Delisting

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Skema piramida dan skema ponzi merupakan sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra yang akan bergabung dan telah bergabung. </div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perbedaan skema ponzi dan skema piramida terletak pada cara merekrut mitra baru tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Skema piramida termasuk kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5332a3e55eb82/undang-undang-nomor-7-tahun-2014?r=1&amp;q=Undang-Undang%20Nomor%207%20Tahun%202014%20tentang%20Perdagangan&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</a>. Sedangkan, skema ponzi belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, namun pelaku usaha dengan sistem skema ponzi tetap dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebelum melakukan Initial Public Offering (&ldquo;IPO&rdquo;) hendaknya start-up company memperhitungkan keuntungan dan konsekuensi dilakukannya IPO, karena IPO selain menguntungkan untuk suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun juga terdapat konsekuensi-konsekuensi yang cukup besar bagi perusahaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bursa Efek Indonesia (&ldquo;BEI&rdquo;) mempermudah persyaratan IPO untuk start-up dengan menambahkan papan pencatatan akselerasi yang memang khusus untuk start-up dan usaha kecil menengah. Selain itu, BEI juga membuat program IDX Incubator yang merupakan salah satu program khusus untuk memberikan edukasi kepada start-up company yang ingin melakukan IPO.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Rambu-Rambu bagi Start-Up yang akan Go Public

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Si Pokrol

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Martin Suryana and Associates

Arsip Jawaban

Dasar Kewajiban Perusahaan Bayar Uang Pisah ke Karyawan

Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti

Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas Jika Terjadi Forced Delisting

Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif

Rambu-Rambu bagi Start-Up yang akan Go Public

Arsip Jawaban Populer

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Mitra Prosolution

Altruist Lawyers

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Tips Hukum

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Video Klinik

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!