Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.

PERSADA UB

Tidak ada sanksi hukum bagi investor (trader) yang menggunakan broker asing yang tidak berizin, sekalipun broker ilegal. Tetapi, harus dipahami bahwa uang yang diinvestasikan tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum investor (trader). 

Di sisi lain, trader sangat mungkin dapat dijerat tindak pidana pencucian uang sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi bestandeel dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 8/2010</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Trading Ilegal Mungkinkah Terjerat Pencucian Uang?

Hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya adalah setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain.

Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain.

Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana

Berpijak pada Pasal 63 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, jawaban dari pertanyaan Anda sudah sangat jelas bahwa yang diterapkan ialah aturan yang bersifat khusus (lex specialis), ketentuan a quo merupakan penerapan dari asas lex specialis derogat legi generali yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia.

Jika aturan pidana khusus berhadapan dengan aturan pidana umum dapat berakibat/menjadi kebalikan atau pengecualian dari sistem absorbsi, artinya hakim lalu terpaksa tidak memilih ancaman pidana pokok yang terberat tetapi justru memilih yang khusus yang pada kenyataannya ancaman pidananya lebih ringan dari aturan pidana yang umum.

Sederhananya, jika terjadi concursus idealis yang salah satunya merupakan aturan yang bersifat lex specialis, yang menjadi fokus bukan tentang pidana yang terberat, melainkan aturan khusus (lex specialis) tanpa melihat ancaman pidananya lebih berat atau lebih ringan jika dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum (lex generali).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pengecualian Sistem Absorbsi Pidana

Pertama-tama perlu diketahui keberadaan situs penyedia sewa alat pencetak cryptocurrency tersebut fiktif atau tidak. Jika fiktif, kejadian yang Anda alami termasuk tindak pidana penipuan (ranah hukum pidana) dalam Pasal 378 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.

Sebaliknya, jika situs penyedia sewa alat pencetak cryptocurrency ialah benar adanya atau bukan fiktif, maka karena telah ada hubungan kontraktual sebelumnya yang berupa perjanjian pembagian hasil atas sewa alat, ini termasuk dalam bentuk wanprestasi (ranah hukum perdata). Langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ditipu Website Cryptocurrency, Ini Langkah Hukumnya

Melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> dan perubahannya, diatur ketentuan penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kendati demikian, ketentuan ini tidak mengatur lebih lanjut yang bersifat khusus dan terperinci, sehingga aturan penyitaan tetap merujuk dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> (&ldquo;KUHAP&rdquo;).

KUHAP sendiri tidak mengatur secara terperinci batas waktu penyitaan, namun demikian Pasal 46 KUHAP mengatur sampai kapan upaya paksa penyitaan dapat dilakukan. Bagaimana bunyi pengaturannya?

Adakah Batas Waktu Penyitaan Akun Media Sosial?

Secara singkat, korban dapat melaporkan kembali 4 orang dan saksi yang belum sempat diproses hukum apabila syarat adanya minimal 2 alat bukti yang sah dapat terpenuhi.

Untuk tahap penyidikan, yang dimaksud 2 alat bukti yang sah adalah 2 dari 3 alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a>, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

Sebab dapat dipahami karena alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang hanya dapat digunakan oleh hakim dalam tahap ajudikasi (di pengadilan), bukan digunakan oleh organ sistem peradilan pidana dalam tahap pra-ajudikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dapatkah Melaporkan Kembali Pelaku yang Belum Sempat Diproses Hukum?

Selain pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan, juga ada kemungkinan hukum pidana Indonesia dapat diterapkan pada pekerja migran Indonesia tersebut dengan persyaratan tertentu, mengingat berlakunya asas-asas hukum pidana.

Kemudian karena hukum pidana termasuk ranah hukum publik dan bersifat dwingenrecht, maka dalam hal ini pekerja migran Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dapat memilih akan menundukkan diri pada hukum yang dianggap lebih menguntungkan dirinya.

Namun jika pekerja migran Indonesia telah diadili dan mendapatkan hukuman dari negara tempat tindak pidana dilakukan, maka ia tidak dapat diadili kembali oleh pengadilan Indonesia atas kasus yang sama, hal ini merujuk pada asas ne bis in idem.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya

Tambahan 10 Narkotika Golongan I dalam Penggolongan Narkotika Terbaru

Minuta Akta Tak Ditandatangani Notaris, Ini Akibat Hukumnya

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Tahapan dan Cara Mengubah Agama di KTP

Si Pokrol

Perubahan data yuridis pada sertifikat tanah karena peralihan hak atas tanah karena jual beli atau biasa kita sebut dengan proses &lsquo;balik nama&rsquo; dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta jual beli kepada PPAT. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan balik nama sertifikat tanah? Berapa biaya yang diperlukan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli

Indonesian Center for Legislative Drafting

Perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter harus memiliki pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu, salah satunya keilmuan di bidang perundang-undangan. Apa saja skill yang perlu dipunyai oleh perancang peraturan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.