Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sementara, obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal satu tahun. Selain itu, apa saja perbedaan saham dan obligasi lainnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya

Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT.&nbsp;

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga oleh pemberi kerja. Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Dana tabarru&rsquo; adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannnya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Bagi peserta asuransi syariah, apabila berhenti menjadi peserta, dana tabarru&rsquo; yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diminta kembali, hal ini berdasarkan <a href="https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=tabarru">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru&rsquo; dagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</a> (&ldquo;Fatwa DSN-MUI 81/2011&rdquo;). Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar pengembalian dana tabarru&rsquo; bisa dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?

Setiap pelaku ekonomi harus mengetahui hukum-hukum syara&rsquo;, yang terkait dalam muamalah dalam aspek finansial, agar dia dapat melakukan perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram dan bebas dari segala hal yang tidak jelas halal dan haramnya.

Agar usaha Anda sebagai makelar properti sesuai dengan syariah dan membawa berkah, maka Anda harus mempelajari dan mengamalkan ketentuan tentang akad-akad yang melandasi hubungan hukum para pihak. Selain itu, Anda juga dapat meurujuk kepada <a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae313630353432.html">Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti</a> yang secara spesifik mengatur mengenai keperantaraan/makelar yang sesuai dengan syariah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Agar Bisnis Makelar Properti Sesuai Syariah

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Baik asuransi konvensional maupun syariah, keduanya telah diatur dalam <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian</a>.</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada intinya, salah satu hal utama yang membedakan antara asuransi konvensional dan syariah adalah bahwa asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer of risk (pengalihan risiko) sedangkan asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk (saling menanggung risiko). 
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Bedanya Asuransi Syariah dengan Konvensional

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Arti Pidana Penjara Seumur Hidup

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Si Pokrol

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Arsip Jawaban

Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?

Dana Tabarru’ Asuransi Syariah Bisa Diminta Kembali, Benarkah?

Agar Bisnis Makelar Properti Sesuai Syariah

Bedanya Asuransi Syariah dengan Konvensional

Arsip Jawaban Populer

Arti Pidana Penjara Seumur Hidup

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Mitra Prosolution

Yang & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Tips Hukum

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Video Klinik

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)