Si Pokrol

Syarat utama untuk bercerai adalah apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Buku nikah adalah syarat administratif utama untuk mengajukan gugatan cerai.

Masalah cerai tanpa buku nikah, jika memang Anda tidak memegang buku nikah (buku nikah hilang), Anda bisa meminta duplikat kutipan akta perkawinan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Akta kelahiran atau yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan kutipan akta kelahiran merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Terhadap kesalahan ketik pada akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (&ldquo;Disdukcapil&rdquo;) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (&ldquo;UPT&rdquo;) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta (penduduk).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</div>

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

Dalam hukum kepailitan, terkait syarat kepailitan sebenarnya dapat Anda temukan secara jelas bunyinya dalam Pasal 2 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Kepailitan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Kepailitan</a>. Setidaknya terdapat dua syarat kepailitan yang pembuktiannya sederhana yaitu ada dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya

Objek Hukum Tata Negara adalah negara dan konstitusi. Sedangkan ruang lingkup Hukum Tata Negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara. Dalam ilmu hukum tata negara tentu dikenal beberapa asas, dan asas tersebut juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

5 Asas-Asas Hukum Tata Negara dan Penjelasannya

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari perkataan &ldquo;hukum&rdquo;, &ldquo;tata&rdquo;, dan &ldquo;negara&rdquo; yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum Tata Negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan. Namun masing-masing ahli mendefinisikan pengertian Hukum Tata Negara berbeda-beda. Bagaimana pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli

Pelanggaran berat hukum humaniter internasional adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang oleh karena itu dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku kejahatan perang diadili melalui peradilan pidana internasional ad hoc, maupun dapat juga diadili di International Court of Justice.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kejahatan Perang: Pengertian, Jenis, dan Peradilannya

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Perang adalah kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena peperangan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam peperangan, pihak yang bersengketa wajib menghormati <a href="https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Jenewa 1949</a>. Konflik bersenjata dibagi menjadi International Armed Conflict dan Non-International Armed Conflict. Namun, ketentuan dalam konvensi yang berlaku dalam masing-masing konflik tidaklah sama.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Humaniter Internasional: Asas dan Dasar Hukumnya

Untuk melakukan pengumpulan sumbangan, yayasan harus memiliki izin pengumpulan sumbangan/izin pengumpulan uang atau barang (&ldquo;PUB&rdquo;). Selain itu, terdapat batasan persentase penggunaan hasil pengumpulan sumbangan oleh penyelenggara. Jika penyelenggara melanggar ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615d2580f3a91/peraturan-menteri-sosial-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permensos_8_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permensos 8/2021</a> dan peraturan perundang-undangan terkait, maka izin PUB dapat dicabut.

Terkait dengan pencabutan izin yayasan, apabila yayasan terbukti melakukan penyelewengan dana, maka dapat dijadikan alasan permohonan pembubaran yayasan ke pengadilan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)

Si Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu ad

Si Pokrol

65 Penjawab Mitra

Phalita Gatra, S.H.

Elza Aulia, S.H.

Dimas Hutomo, S.H.

Made Wahyu Arthaluhur, S.H.

Abi Jam'an Kurnia, S.H.

Arsip Jawaban

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran

2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

5 Asas-Asas Hukum Tata Negara dan Penjelasannya

Pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli

Kejahatan Perang: Pengertian, Jenis, dan Peradilannya

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Hukum Humaniter Internasional: Asas dan Dasar Hukumnya

Dana Sumbangan Diselewengkan, Dapatkah Yayasan Dibubarkan?

Arsip Jawaban Populer

Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?

First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?

Cara Mengurus Pengesahan Anak Luar Kawin

Mitra Prosolution

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Tips Hukum

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Video Klinik

Hingga Bertahun-tahun, Ini Alasan Lamanya Proses Pemberesan Pailit #HukumonlinePodcast (Part 2)