Vania Natalie, S.H.

Si Pokrol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penarikan kredit modal kerja yang bersifat <em>revolving</em> tidak memerlukan adendum terhadap perjanjian pokoknya. Pada praktiknya bank secara umum hanya mensyaratkan penggunaan cek atau bilyet giro dalam penarikan kredit, termasuk yang bersifat <em>revolving</em>. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan kaidah-kaidah hukum mengenai kedudukan cek dan bilyet giro.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit <i>Revolving</i>? 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perjanjian kerja pada umumnya harus memuat hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pencantuman <em>non-competition clause</em> dalam perjanjian kerja, secara tidak langsung dapat melanggar ketentuan Pasal 31 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003?PHPSESSID=tdhaspt8eeonn83fb4tu0mo632" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</a> yang menjamin hak setiap orang untuk dapat memilih, medapatkan dan pindah pekerjaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Lebih lanjut, mengenai sengketa yang timbul dari pelanggaran <em>non-competition clause</em> dalam perjanjian kerja lebih baik diselesaikan melalui pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan yurisdiksi pengadilan hubungan industrial adalah sehubungan dengan pola hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja serta juga mengenai pola hubungan antar serikat pekerja.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Penyelesaian Sengketa Pelanggaran <i>Non-Competition Clause</i>

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tidak, jika Anda melakukan pelepasan label makanan dari produk-produk tersebut tentunya akan melanggar ketentuan pencantuman label untuk perlindungan konsumen yang perlindungannya muncul sejak tahap produksi dan bukan saja pada tahap penjualan. Lebih lanjut, pelepasan label produk pangan juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun, upaya menjaga rahasia dagang dengan memindahkan produk bahan baku ke tempat wadah lain dapat dilakukan sepanjang diatur sebagai prosedur dan dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Khusus untuk ketentuan mengenai <em>repackaging</em> resep untuk keperluan penjualan dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan mengenai pelabelan produk pangan olahan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Larangan Pencabutan Label Pangan Olahan 

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Apa Itu <i>Open Legal Policy</i>?

11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum

Warganegara & Partners 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Merger</em> adalah<strong> </strong>penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan mempertimbangkan sinergi perusahaan, pajak, pembelian aktiva di bawah biaya penggantian, diversifikasi, dan mempertahankan pengendalian.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apa saya syarat yang harus dipenuhi jika perusahaan melakukan <em>merger</em>?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 

<div>
<div>
<p>Kutipan akta perceraian termasuk salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil. Bagi yang beragama Islam, akta perceraian diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitera. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, setelah putusan perceraian dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh para pihak yang bersangkutan ke pihak yang berwenang baru kemudian akan diterbitkan kutipan akta perceraian.</p>

<p>Lalu, bagaimana jika akta cerai hilang? Bisakah kutipan akta cerai yang hilang diterbitkan kembali? Lalu, apa saja syarat-syaratnya?</p>
Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

<p>Vania Natalie mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro dan bergabung dengan divisi Hukumonline english sebagai Legal Analyst.</p>


Vania Natalie, S.H.

Arsip Jawaban

Perlukah Adendum Perjanjian dalam Penarikan Kredit Revolving?

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Non-Competition Clause

Larangan Pencabutan Label Pangan Olahan

Arsip Jawaban Populer

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian

Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Apa Itu Open Legal Policy?

11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum

Mitra Prosolution