Bagi advokat yang sering beracara di lembaga arbitrase, istilah hak ingkar mungkin sudah lazim didengar. Hak ini bisa dipakai oleh pengacara yang meragukan independensi satu orang atau seluruh anggota majelis arbiter. Penggunaan hak itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatan putusan arbitrase, putusan yang bersifat final dan mengikat. Begitu kuatnya daya ikat putusan arbitrase sehingga (umumnya) pihak yang dikalahkan berusaha mencari ‘celah’ untuk mempersoalkan putusan lembaga arbitrase. Salah satunya, ya, menggunakan hak ingkar.
Made Widyana mendefinisikan hak ingkar sebagai hak yang diberikan kepada para pihak untuk mengingkari atau menolak arbiter yang telah ditunjuk pihak lain (I Made Widyana: 2014). Rangin Prabowo dalam bukunya Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia, mendefinisikan hak ingkar sebagai hak yang melekat pada para pihak untuk mengajukan tuntutan ingkar atau pengingkaran untuk mengganti arbiter yang dipandang tak dapat menjalankan tugasnya dengan baik akibat adanya benturan kepentingan.
Hak ingkar dalam konteks arbitrase dimuat dalam Pasal 22-26 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Hak tersebut dapat diajukan jika memang terdapat cukup alasan serta adanya bukti otentik yang cukup terkait adanya keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk itu akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Indikasi yang bisa dijadikan alasan keberpihakan dalam penggunaan hak ingkar ini bisa saja karena arbiter tersebut ternyata diketahui memiliki hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya (lihat Pasal 23).
Bahkan untuk hubungan keluarga, Pasal 12 ayat (1) huruf (c) UU No. 30 Tahun 1999 telah jelas menggariskan bahwa calon arbiter tidak diperbolehkan memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam catatan Hukumonline, seorang advokat spesialis bidang arbitrase, Erie Hotman Tobing juga pernah mencontohkan hak ingkar tersebut bisa saja diajukan ketika diketahui misalnya arbiter tersebut pernah terima fee sebagai lawyer dari perusahaan itu, atau dia dulu pernah menjadi CEO atau komisaris di perusahaan itu.
