Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 25 Tahun 2024). Salah satu poin perubahan dalam PP terbaru ini adalah tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Ketentuan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 ini berbunyi, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Menurut PP ini, WIUPK yang ditawarkan kepada Badan Usaha milik organisasi keagamaan yang adalah merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan/atau kepemilikan saham oleh Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.
Kemudian Pasal 83A ayat (4) mengatur bahwa kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Selain itu Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan ini dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya. Terakhir, penawaran WIUPK secara prioritas ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP No. 25 Tahun 2024 berlaku.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada publik menjelaskan, pemberian tawaran prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi keagamaan ini merupakan iktikad baik dari pemerintah. Menurut Bahlil, tawaran prioritas tersebut semata untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam guna memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia.
