Profesi notaris merupakan profesi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam melakukan tugasnya. Namun, bagaimana bila notaris melakukan tindak pidana pemalsuan akta yang telah tertuang dalam putusan hakim?
Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Wakil Ketua Majelis Pengurus Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Zul Fadli mengatakan notaris bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana bila memalsukan akta sesuai dengan Pasal 263, Pasal 264 dan 266 KUHP. “Namun, unsur-unsur tindak pidana pemalsuannya harus terpenuhi,” kata dia kepada Hukumonline.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Zul mengatakan, notaris wajib jujur dan tidak memihak. Bahkan ketika membuat akta, harus dibuat di depan kedua belah pihak. “Meski begitu harus terpenuhi dulu unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan tersebut yang deliknya merupakan delik kesengajaan terlebih bila notaris tersebut mengetahui secara pasti terkait apa yang dilakukannya,” ujarnya.

























