Praktik pembuatan perjanjian di masyarakat diwarnai model-model perjanjian yang sangat variatif. Keberadaan model perjanjian yang variatif seperti ini bisa dimengerti jika melihat kebutuhan masyarakat dalam membuat perjanjian terkait. Salah satu contoh yang sering terjadi misalnya keberadaan PPJB di atas perjanjian utang piutang.
Sebelum itu, perlu dilihat kembali, bagaimana praktik meletakkan PPJB di atas perjanjian utang piutang? Praktik ini sering muncul di masyarakat apabila terjadi hubungan utang piutang antara debitur dengan kreditur. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan para pihak maka dibuatlah perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Dibuatkan juga perjanjian accesoir dalam bentuk PPJB antara debitur dan kreditur serta kuasa menjual dari debitur kepada kreditur. Tujuan dibuatkan PPJB dan kuasa menjual ini adalah sarana bagi kreditur untuk mengambil pelunasan utang dari debitur jika kelak terjadi gagal bayar.
Persoalan kemudian muncul ketika kreditur melakukan proses jual beli atau balik nama terhadap sertifikat tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya diletakkan sebagai jaminan. Terdapat contoh kasus pada Putusan Nomor 19/PDT.G/2020/PN.GPR. Kasusnya adalah debitur meminjam uang kepada kreditur dengan sistem pembayaran secara mengangsur bunga utang sebesar Rp60.000.000, setelah itu baru dibayarkan pokoknya yang ada pada peminjaman uang tadi. Jaminan dalam transaksi ini adalah dua sertifikat tanah milik debitur.
Kreditur lalu menjaminkan salah satu sertifikat tanah debitur ke Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kediri untuk mengambil pelunasan utang dari debitur. Setelah itu debitur bersama kreditur menghadap notaris untuk menandatangani akta yang tidak dibacakan oleh notaris.
