Dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi mantan hakim agung Gazalba Saleh, terkuak secuil kisah tentang pembelian rumah. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha mengungkap tindak pidana pencucian uang antara lain lewat pembayaran down payment dan uang muka rumah. Apakah down payment dan uang muka rumah yang bakal ditempati “teman dekat” sang hakim agung berasal dari tindak pidana korupsi? Kepastiannya bergantung pada penilaian hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebenarnya istilah down payment (DP) umumnya lebih dikenal dalam hukum perdata, khususnya perjanjian, alih-alih dalam hukum pidana. Istilah ini sangat sering muncul dalam perselisihan mengenai pembelian tempat hunian (rumah atau apartemen). Pembeli umumnya diwajibkan membayar tanda jadi berupa DP. Ada yang menentukan jumlah DP yang harus dibayar. DP ini dibayarkan sebelum tahap cicilan. Berapa pun jumlah pastinya, sesuai transaksi yang dilakukan, yang jelas DP merupakan sejumlah uang muka yang diberikan dalam pembelian sesuatu.
Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia mengartikan istilah down payment (1996: 39) sebagai uang muka, yaitu pembayaran sebagian sebagai pendahuluan atau tanda jadi atas suatu transaksi. Kamus Istilah Hukum Populer (2016: 299) mengartikan panjar sebagai cagar, persekot, tanda jadi, uang muka. Jadi, istilah down payment dipergunakan secara bergantian dengan uang panjar, uang tanda jadi, atau persekot.
Perselisihan mengenai uang muka alias DP seringkali dikaitkan dengan Pasal 1464 KUH Perdata, terutama oleh pihak yang enggan membayar atau mengembalikan DP. Pasal 1464 KUH Perdata menyebutkan jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

























