Perlu diingat lebih dahulu apa itu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Perbuatan hukum ini merupakan penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final; serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kemudian memaknai KTUN sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasar ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Dalam hal sebuah KTUN dirasa merugikan kepentingan individu atau badan hukum perdata, ia dapat digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akademisi Fakultas Hukum Universitas Wishnuwardana Malang, Himawan Estu Bagijo menjelaskan dasar dari peradilan tata usaha negara ialah kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penguasa.
“Dasar pemikirannya adalah perlindungan hukum bagi rakyat. Ini berhubungan dengan bagaimana pemerintah memerintah karena kalau gak begitu, pasti terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia),’” ujar Himawan dalam Penataran Pengajar Hukum Administrasi Negara, September 2024 lalu.
