Mahkamah Konstitusi pada 9 Oktober 2024 lalu menyidangkan Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini mengatur tentang pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 7A UUD 1945.
Pemohon perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024 mempersoalkan frasa perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 di atas. Pemohon beralasan hak konstitusionalnya untuk memilih serta memiliki pemimpin negara yang punya integritas, kapabilitas, kredibilitas, moralitas, serta standar etika tinggi berpotensi dirugikan jika frasa perbuatan tercela tidak diberikan penafsiran yang jelas dan lengkap.
Dalam uraian positanya, pemohon menjelaskan bahwa rumusan norma yang bersifat abstrak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: asas kejelasan dan kelengkapan rumusan.
