Usangnya ketentuan dalam KUH Perdata—sebagai terjemahan Burgerlijk Wetboek—salah satunya karena belum diaturnya doktrin unjust enrichment ‘pemerkayaan secara tidak adil’ sebagai salah satu dasar gugatan. Opini ini mengemuka dalam diskusi akademik bertajuk Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia: Peluang dan Tantangan yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) akhir Oktober silam. Sejak tahun 1838 saat pertama KUH Perdata berlaku secara konkordansi hingga kini, dasar gugatan masih berkutat hanya pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam bahasan akademik APHK soal RUU Perikatan, kemungkinan penerapan unjust enrichment dipertimbangkan sebagai pasal dan dasar gugatan tersendiri.
Di Belanda, berlakunya Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) sudah memasukkan muatan doktrin unjust enrichment sejak 1992 melalui article 6:212. Diskusi APHK menyayangkan jika Indonesia masih tertinggal ketika negara-negara civil law dan common law sudah umum menggunakan doktrin ini dalam ranah hukum privat. Bila ditelusuri, beberapa pandangan menyamakan regulasi doktrin ini dengan Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata. Namun, temuan yang dibahas dalam diskusi akademik RUU Perikatan menjabarkan muatan Pasal 1359 KUH Perdata berbeda dengan maksud inti dari unjust enrichment (lihat juga Faizal Kurniawan dkk dalam Acknowledgement of Unjust Enrichment to Achieve Corrective Justice in the Path of Indonesian Law of Obligations Reform).
Guru Besar Hukum Perdata Universitas Airlangga (Unair), Yohannes Sogar Simamora tegas memandang bahwa Pasal 1359 KUH Perdata mengatur tentang perikatan alamiah (natuurlijke verbintenis) yang berbeda dengan konsep unjust enrichment. Selain itu unjust enrichment merupakan dasar gugatan tersendiri yang berbeda dengan wanprestasi dan PMH. RUU Perikatan diproyeksikan akan merumuskan kriteria perbuatan apa saja yang dikualifikasikan unjust enrichment ini.
Pasal 1359 KUH Perdata mengatur tentang perikatan alamiah (natuurlijke verbintenis) yang berbeda dengan konsep unjust enrichment

























