Kerap terjadi di masyarakat, masalah kewajiban yang tak tertunaikan atau wanprestasi dalam kontrak perdata diributkan pula sebagai perkara penipuan secara pidana. Biasanya upaya memproses pidana bertujuan mengancam pihak yang wanprestasi agar segera menunaikan kewajiban. Ada juga yang sengaja melakukannya demi harga diri sebagai pihak yang merasa dikhianati. Alhasil, laporan pun dibuat ke pihak kepolisian.
Laporan penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbangkumdil MA) berjudul Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Wanprestasi dengan Penipuan: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan mengambil kesimpulan jelas soal fenomena ini.
“Masyarakat tidak memahami bahwa tindak pidana yang diproses adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Peradilan pidana tidak berwenang mengembalikan harta pelapor yang dikuasai oleh terdakwa, kecuali barang bergerak yang mudah disita oleh penyidik,” demikian tertulis dalam laporan.
Lebih lanjut, tim penelitian juga menyatakan dalam laporan, ”Apalagi masyarakat menuntut ganti rugi melalui peradilan pidana adalah suatu hal salah sasaran”. Masalahnya, apakah wanprestasi identik dengan penipuan atau tidak?
