Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra berjanji akan menyelaraskan aturan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption). Langkah tersebut dilakukan setidaknya dalam satu tahun ke depan.
Namun, Yusril tidak menyampaikan secara rinci bagaimana janji itu akan dilakukan, apakah dalam bentuk undang-undang, merevisi undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), atau dalam bentuk peraturan lain. Ia hanya menjelaskan, penyesuaian nanti juga akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berlaku pada 2026.
"Yang sampai hari ini sudah 20 tahun kita tidak melakukan perubahan apa pun dan tadi jadi komitmen kita bersama bahwa bukan hanya kita harus percepat penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC tapi juga dengan telah disahkannya UU KUHP nasional yang akan diberlakukan pada awal 2026," ujar Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril menjelaskan bahwa semangat penegakan hukum dalam KUHP baru telah berbeda dengan hukum kolonial Hindia Belanda karena berfokus pada rehabilitasi. Ia membandingkan dengan UU Tipikor sekarang yang berfokus pada aspek kerugian negara.
