Bayangkan, apabila suatu saat di masa mendatang, kebijakan ini diberlakukan. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mungkin berkurang secara drastis. Mereka yang dikualifikasi sebagai pengguna narkotika tak lagi dikirim ke balik jeruji besi. Hakim-hakim di pengadilan akan lebih memilih untuk mengirimkan para pengguna ke panti rehabilitasi.
Entah kapan kebijakan itu benar-benar diterapkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah mengungkapkan secara terbuka arah politik hukum penanganan para pengguna narkotika. Kelak, kata Yusril, para pengguna tak lagi dipenjara, melainkan direhabilitasi. “Arah perubahan dalam UU Narkotika, para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” paparnya saat orasi ilmiah secara daring di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi, Rabu (11/12/2024).
Arah politik hukum ini sejalan pula dengan pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang dianut KUHP baru. KUHP ini mulai berlaku pada Januari 2026. Pemerintah telah mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Rencananya, akan disatukan pula dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tidak hanya itu, KUHP baru sudah menegaskan ketentuan Pasal 111-126 UU Narkotika dicabut dan tidak berlaku lagi begitu KUHP baru berlaku. Pasal-pasal dimaksud mengatur beragam ketentuan tindak pidana narkotika.
Namun, perubahan kebijakan itu tidak mengandung arti para pengguna narkotika bebas. Yusril menegaskan, mereka tetap diproses hukum, hanya hukuman yang dijatuhkan bukan pemenjaraan melainkan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 105KUHP baru, ada dua kategori terdakwa yang berhak dihukum dengan rehabilitasi. Pertama, mereka yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kedua, menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
