Pengawasan Perjanjian Baku dengan Mekanisme Tripartit

Pengawasan Perjanjian Baku dengan Mekanisme Tripartit

Hamalatul Qurani
Pilihannya bukan lagi melarang penggunaannya, melainkan menutup celah ketidakadilan dalam implementasinya semaksimal mungkin.
Pengawasan Perjanjian Baku dengan Mekanisme Tripartit
Hukumonline

Di era industri 4.0, kita memasuki era perjanjian yang bukan hanya sebatas menggunakan model perjanjian baku, melainkan kian merambah dalam bentuk perjanjian digital. Belanja secara daring (online) di marketplace pun semuanya sudah beralih menggunakan digital contract. Situasi itu tidak terhindarkan. Tampaknya mustahil jika harus mundur menggunakan kontrak yang dinegosiasikan (negotiated contract) dalam transaksi digital skala besar di platform daring. Penggunaan perjanjian baku (standardize contract) menjadi isu relevan yang perlu diregulasi secara komprehensif agar tak memakan banyak korban.

Tak bisa ditampik, ada banyak celah-celah hukum yang dimanfaatkan pihak tak beriktikad baik dengan menyelundupkan klausul eksonerasi. Bila perundang-undangan kita tidak tegas, tidak jelas, dan tertinggal dalam mengatur perihal perjanjian baku ini, bisa-bisa, konsumen dengan posisi yang rendah jelas akan menjadi korban empuk penggunaan perjanjian baku sesuka hati pelaku usaha.

Penelusuran Hukumonline mencatat RUU Perlindungan Konsumen masuk di urutan tujuh Prolegnas 2025-2029. Guru Besar Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perikatan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Johanes Gunawan mengajukan model pemantauan penggunaan perjanjian baku dengan pola pengawasan tripartit. Dalam Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) IX, Gunawan juga membawa isu ini untuk diregulasi sebagai muatan RUU Hukum Perikatan. Ia menilai hukum perikatan adalah induk aturan dari RUU Perlindungan Konsumen. Meski RUU Perlindungan Konsumen sudah masuk prolegnas lebih awal, di tataran regulasi induknya nanti tetap perlu mewadahi aturan main perjanjian baku.

Salah satu isu yang disorot adalah perkembangan dinamika sosial soal perjanjian baku, utamanya di tengah menjamurnya penggunaan kontrak digital. Digitalisasi kontrak memang tidak bisa menghindar dari penggunaan model perjanjian baku. Padahal sudah umum diketahui bahwa perjanjian baku berikut klausul-klausulnya banyak yang merugikan konsumen. Umumnya menjebak konsumen lantaran tak ada pilihan lain selain menerima persyaratan sepihak yang telah ditetapkan pelaku usaha. Apalagi produk yang berhasil membuat konsumen ketergantungan, sehingga apa saja syarat yang ditetapkan mau tidak mau akan disetujui.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info