Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang diperbolehkan untuk dilakukan penyidik terhadap rumah, badan dan/atau pakaian seseorang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan penggeledahan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Namun ketentuan KUHAP dinilai belum memadai untuk mencapai suatu penggeledahan yang baik, dalam arti memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Berdasarkan Pasal 33 KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan setelah mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). Tindakan menggeledah rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Paling lambat dua hari setelah memasuki dan menggeledah rumah, penyidik harus membuat berita acara penggeledahan, yang turunannya diberikan kepada pemilik atau penghuni rumah. Ini mekanisme penggeledahan biasa.
Selanjutnya, Pasal 34 KUHAP mengatur penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Dalam hal penyidik harus segera bertindak, misalnya dalam rangka operasi tangkap tangan (OTT), dapat dilakukan penggeledahan tanpa izin ketua PN terlebih dahulu. Dalam situasi ini, penyidik diperkenankan menggeledah halaman rumah, tempat lain yang kemungkinan didiami tersangka, serta tempat tindak pidana dilakukan atau ada bekasnya. Sebaliknya, ada larangan bagi penyidik saat menggeledah dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Misalnya memeriksa dan menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tak berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penyitaan ini segera dilaporkan kepada Ketua PN untuk mendapatkan persetujuan.
Rumusan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP ini bukan tanpa masalah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, berpendapat tidak ada kejelasan rumusan apakah setelah dilakukan penggeledahan itu penyidik mendapatkan surat persetujuan dari Ketua PN atas apa yang telah dilakukan, atau tidak perlu ada surat persetujuan. “KUHAP juga belum mengatur pengawasan secara ketat terhadap penyimpangan prosedur terhadap upaya paksa penggeledahan,” paparnya.
