Keberadaan norma Pasal 51A ayat (1) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) menuai polemik. Pasalnya norma tersebut memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan.
Sejumlah akademisi memberi catatan serius terhadap rencana pemerintah ini. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti menilai rencana kebijakan pemerintah ini tidaklah tepat. Menurut Susi, lembaga pendidikan merupakan lembaga otonom yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Alih-alih memberikan kewenangan perguruan tinggi mengelola tambang—dengan dalih meningkatkan kapasitas finansial perguruan tinggi—, Susi menyarankan kepada pemerintah untuk menaikkan pajak aktivitas pertambangan. Hasil manfaat kenaikan pajak itu bisa diberikan kepada perguruan tinggi. “Biarkan perguruan tinggi melaksanakan fungsi utama sebagai lembaga Pendidikan,” ujar Susi.
Senada dengan Susi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi tidaklah tepat. Menurut Aan inti bisnis perguruan tinggi bukan bertujuan mengambil profit dari eksploitasi Sumber Daya Alama (SDA).

























