Keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di Indonesia sejak lama diupayakan untuk dihapus. Alasan yang kerap disampaikan sejumlah pihak bisa ditemukan dalam beberapa kesempatan ketika problem ambang batas pencalonan dikemukakan. Salah satunya seperti yang pernah disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra 12 tahun lalu.
“Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pemimpin eksekutif tertinggi sama-sama mendapat mandat langsung rakyat. Dengan cara mandat seperti itu, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain,” ungkap Saldi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Selasa, 23 Januari 2014 silam.
Terkait hal ini, Pemohon Uji Materi Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 pernah mempersoalkan hasil hak pilih Pemohon dalam Pemilu DPR 2014 yang digunakan sebagai syarat ambang batas pencalonan pasangan Presiden.
“Tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh Peraturan Perundangan apapun juga dan/atau siapapun juga, terutama oleh Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu serta seluruh Pihak Relevan, bahwa hasil hak pilih Pemohon I sampai Pemohon IV akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ungkap Pemohon Uji Materi Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018.
