Rasanya tidak ada yang menduga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) akan berpengaruh demikian serius pada perkembangan hukum kontrak di Indonesia. Apalagi pasal yang menjadi sumber polemik secara akademik dan praktik demikian pendek tanpa petunjuk bahwa intensinya berkaitan dengan urusan keperdataan.
Pasal 31 ayat 1 UU Bahasa itu berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Ketentuan semacam ini tercatat muncul pula dalam Pasal 48 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE 2012) soal kontrak dalam media transaksi elektronik.
Ketika PP PSE 2012 digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE 2019), ketentuan yang persis sama dicantumkan dalam Pasal 47 ayat 1 PP PSE 2019. Isinya adalah, “Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia”.
Kasus pertama yang mengangkat isu hukum kontrak soal bahasa Indonesia ini adalah Nine AM Ltd. sebagai kreditur vs. PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) sebagai debitur. Secara jelas bahwa BKPL berutang jutaan dolar terhadap Nine AM. Kontrak dibuat dengan memenuhi asas kebebasan dan secara sadar mencantumkan klausa yang berbunyi berbunyi, “Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat”.

























