Donald Black (1941-2024), sosiolog Amerika Serikat, meninggalkan banyak karya yang dapat dibaca oleh komunitas hukum di Indonesia. Salah satu karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah The Behavior of Law. Buku ini penting dibaca terutama dalam konteks asas persamaan di hadapan hukum yang disebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam realitasnya belum tentu demikian, seperti tergambar dalam ujaran ‘hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas’.
Begitulah hukum yang dilihat dan dialami masyarakat. Tak terkecuali di Indonesia. Tagar percuma lapor polisi, atau preferensi orang melapor ke media sosial daripada ke penegak hukum adalah realitas berhukum yang sulit dibantah. Dalam bukunya tersebut, Black menggambarkannya antara lain lewat kalimat ini: “Even if an unrespectable person invokes law against another, he is less likely to succeed. In this sense, a crime by one unrespectable person against is less serious. The police are less likely to make an investigation or arrest”. Pernyataan Donald Black ini mengafirmasi pernyataan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pengaduan oleh warga yang punya status sosial tinggi akan direspons penegak hukum lebih cepat dibanding pengaduan oleh warga yang disebut Black sebagai unrespectable person.
Dalam seminar “Rancangan KUHAP dalam Perspektif Keadilan Proses Pidana”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (12/02/2025), nama Donald Black sempat disinggung. Adalah Muhammad Rustamaji, narasumber dalam seminar itu, yang menyebut nama Black ketika bicara tentang kemungkinan penghapusan tahap penyelidikan tindak pidana dalam Rancangan KUHAP. Rustamaji, Dekan Fakultas Hukum UNS Surakarta, berpendapat penghapusan penyelidikan dalam proses peradilan pidana dapat mengubah penegakan hukum, terutama tahap awal. Apalagi, penting diingat, bahwa pelanggaran hukum berupa tindak pidana tidak selalu menunjukkan wujud aslinya.
Risiko paling besar kemungkinan terjadi pada masyarakat yang gemar saling melapor, atau masyarakat yang suka menuntut. Apa-apa lapor, apa-apa langsung mengundang penegak hukum untuk terlibat, sehingga mengakibatkan addictive to law. Fenomena ini dapat dilihat kasat mata di Indonesia. Orang yang memperjuangkan hak-hak hukumnya atau mengadvokasi hak-hak masyarakat dapat diproses dengan tuduhan pencemaran nama atau penghinaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sudah memakan banyak korban.
