Publik tanah air belum lama ini dihebohkan oleh pemberitaan tentang eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS bertanggal 25 Maret 1997 baru pada 30 Januari 2025. Kehebohan terjadi akibat objek eksekusi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut merupakan sebuah lahan seluas 3,3 hektare yang atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan sah warga Kluster Setia Mekar Residence 2. Warga sudah lama menghuni perumahan di atas tanah tersebut.
Perkara berawal dari Djudju Saribanon Dolly memiliki SHM tanah seluas 3,6 hektare Nomor 325 di Desa Jati Mulya, Tambun Selatan. Pada 25 Juli 1976 dilaksanakan jual beli antara Djudju dan Abdul Hamid. Meski telah menjual kepada Abdul Hamid, Djudju diduga melakukan penjualan kembali tanah tersebut pada tahun 1982 kepada pihak lain.
Ahli Waris Abdul Hamid pada tahun 1996 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi kepada beberapa pihak terkait kepemilikan lahan tersebut. Meski telah ada Putusan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS, pada tahun 2002 kembali terjadi transaksi jual beli atas sebagian tanah tersebut antara Kayat dan Toenggoel Paraon Siagian yang kemudian dipasarkan sebagai perumahan.
Kemudian pada 18 Desember 2024, warga Kluster Setia Mekar Residence 2 memperoleh surat pemberitahuan eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang. Isu ini mulai menarik perhatian publik. Selain drama eksekusi dan pengosongan lahan terkait, respons saling tuding antara Mahkamah Agung dan Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid muncul ke permukaan.
