Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (24/2/2025) memutuskan adanya dugaan pelanggaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa dan PDT) dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Keputusan ini diambil MK setelah sebelumnya mencermati bukti dan fakta terkait dalil-dalil yang disampaikan Pemohon.
MK mengungkap hal ini dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Bupati Kabupaten Serang dengan Nomor Perkara 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
“Tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan putusan.
Enny saat membacakan pertimbangan MK menegaskan fakta hukum bahwa Menteri Desa Menteri Desa dan PDT Yandri adalah suami dari Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan calon bupati nomor urut 2. Oleh karena itu, Menteri Desa dan PDT Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2.
