Setiap pencipta lagu memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Para pencipta berhak memperjuangkan pemanfaatan hak itu melalui mekanisme hukum yang tersedia. Penyanyi atau pihak lain yang melanggar hak eksklusif pencipta lagu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pada prinsipnya, pemenuhan hak eksklusif itulah yang sedang diperjuangkan sejumlah pencipta lagu yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) saat bertemu Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Kamis (27/02/2024). Ketua AKSI, Satriyo Yudi Wahono mengatakan para pencipta lagu kurang dilindungi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Contohnya, tidak sedikit pencipta lagu senior yang hidupnya belum sejahtera karena tidak mendapatkan hak-hak mereka atas ciptaan. Padahal lagu para pencipta sering diperdengarkan pada pertunjukan musik. “Banyak senior kami pencipta lagu yang hidupnya tidak sejahtera, belum banyak yang mendapatkan hak-haknya, mendapatkan manfaat dari pertunjukan musik atau konser,” kata komposer yang lebih dikenal sebagai Piyu Padi.
Saat bertemu Menteri Supratman, AKSI meminta agar pemerintah mendorong revisi UU Hak Cipta. Meskipun undang-undang yang berlaku saat ini secara normatif sudah mengatur hak eksklusif pencipta dalam konser, pertunjukan musik, atau festival musik, hanya pencipta lagu yang relatif tidak mendapatkan hak ekonomi. Penyanyi, penyelenggara acara (event organizer), dan panitia lain seringkali mendapatkan keuntungan finansial, sebaliknya pencipta lagu-lagu yang dinyanyikan seolah diabaikan.
Supratman menerima usulan AKSI dan memastikan revisi UU Hak Cipta. “Tapi yang paling penting, kita harus menciptakan sebuah ekosistem permusikan Indonesia yang menjamin hak-hak kekayaan intelektual dimiliki oleh berbagai elemen yang terlibat dalam ekosistem musik, baik itu pencipta maupun penerima manfaat yang lain,” ujarnya, sebagaimana tertuang dalam rilis resmi Kementerian Hukum. “Semua stakeholders dalam ekosistem musik harus mendapatkan kepastian jaminan hak yang melekat pada ciptaan,” sambungnya.

























