Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak telah usai dengan rampungnya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sejumlah sengketa pilkada beberapa waktu lalu. Hal ini memberi kepastian tentang kepemimpinan di berbagai daerah setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Daerah terpilih pada akhir Februari lalu.
Dari sisi Mahkamah Konstitusi (MK), tercatat bahwa MK berhasil menyelesaikan seluruh proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2025 kurang dari 45 hari kerja sebagaimana batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pilkada.
Total terdapat 310 perkara PHP Kada yang didaftarkan ke MK. Sebanyak 270 perkara diputus tidak dapat lanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Rincian dari perkara yang tidak lanjut tersebut antara lain: 227 perkara dinyatakan tidak dapat diterima; 29 perkara ditarik kembali; 8 perkara gugur; 6 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK.
Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) membagi sejumlah putusan MK pada PHP Kada kali ini ke dalam sejumlah klasifikasi berdasarkan amar putusan. Sejumlah perkara yang lolos ke tahap pemeriksaan pokok diputus dengan amar pemungutan suara ulang sebanyak 24 perkara; rekapitulasi ulang sebanyak 1 perkara; perbaikan SK KPU sebanyak 1 perkara; serta 14 perkara lainnya ditolak atau tidak dapat diterima.
