Sejak Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada 19 tahun lalu, kewenangan absolut Pengadilan Agama telah bertambah luas meliputi perkara ekonomi syariah. Baru sepuluh tahun kemudian terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Perma Hukum Acara Ekonomi Syariah) yang memberi pedoman pelaksanaan hukum acara perkara ekonomi syariah. Semua hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada di sana kecuali satu saja: kepailitan syariah (taflis).
“Karena tidak adanya regulasi mengenai kepailitan syariah, maka sengketa kepailitan syariah di Indonesia diselesaikan sesuai dengan regulasi kepailitan konvensional,” kata Amran Suadi, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung 2017-2024. Pernyataan mantan hakim agung ini disampaikan dalam buku karyanya berjudul Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Kondisi ini memang telah lama dipertanyakan oleh kalangan ilmuwan hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh para hakim agama sendiri. Disertasi Adi Prihasmoro berjudul Dualisme Kewenangan Peradilan bagi Kepailitan Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status al-Taflis sebagai Kompetensi Peradilan Agama) adalah salah satu yang menguraikan panjang lebar soal ini. “Secara normatif UU Perbankan Syariah maupun UU Peradilan Agama telah menetapkan sengketa perbankan syariah dan perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan dari Peradilan Agama,” kata doktor hukum Islam ini dalam laporan penelitiannya. Adi merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Masalahnya, sejak jatuh Putusan No. 7/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. bertanggal 31 Januari 2011 sebagai perkara kepailitan syariah pertama di Indonesia, pengadilan yang memutus adalah Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri. Adi melacak beberapa perkara kepailitan sejenis yang putusan-putusannya masih dapat dilacak hingga tahun 2022. Pemohon pailit umumnya adalah perbankan syariah dan termohon pailit adalah perusahaan-perusahaan yang terikat perjanjian (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
