Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif ‘Eddy’ Hiariej belum lama ini mengungkap perlunya upaya menata ulang lembaga praperadilan yang saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini disampaikan Eddy dalam Seminar Nasional “Rancangan KUHAP dan Masa Depan Hukum Pidana” di Surabaya.
Menurut Eddy, lembaga praperadilan yang ada saat ini mengatur tentang keabsahan penangkapan dan penahanan; keabsahan penghentian penyidikan dan penuntutan; keabsahan penyitaan barang bukti; keabsahan penetapan tersangka; ganti rugi atau rehabilitasi, serta semua upaya paksa yang ada.
Namun, ada contoh salah satu bentuk upaya paksa yang saat ini eksis namun belum diatur dalam KUHAP misalnya upaya paksa pemblokiran transaksi perbankan. “Jadi kita berikan definisi bahwa pemblokiran adalah penghentian sementara transaksi perbankan yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, kemudian hal itu juga merupakan objek dari praperadilan,” ungkap Eddy.
Khusus soal upaya paksa pemblokiran rekening, terdapat contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Isinya tidak hanya memutus keabsahan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan, tapi hakim juga memperluas objek praperadilan termasuk dalam hal pengujian keabsahan pemblokiran rekening.
