Tahun 2025 baru saja berlalu satu kuartal, namun berbagai kasus poligami sudah banyak berseliweran menjadi berita. Mulai dari desas-desus ustazah kondang Oki Setiana Dewi yang dipoligami suaminya, adanya larangan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih Pramono Anung untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta berpoligami, hingga kasus kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Garut ketahuan selingkuh oleh istrinya yang berujung poligami.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), asas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah monogami. Hal tersebut tercermin lewat Pasal 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan, pada asasnya dalam suatu perkawinan, seseorang hanya boleh mempunyai seorang suami atau istri. Namun demikian, asas monogami tersebut dapat disimpangi asalkan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan.
Pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dibuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti izin dari istri dan izin dari pengadilan.
Berdasarkan UU Perkawinan jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 4 dan Pasal 5, mengatur tentang syarat kumulatif dan syarat fakultatif poligami. Syarat fakultatif poligami adalah istri tidak dapat menjalankan kewajiban; istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

























