Pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara ekonomi syariah soal kepailitan? Pertanyaan ini diajukan dalam survei jajak pendapat penelitian disertasi Adi Prihasmoro berjudul Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Doktor hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini berusaha menunjukkan ada celah masalah serius dalam prosedur penyelesaian perkara kepailitan syariah (taflis) mulai dari persepsi hingga litigasinya.
Survei jajak pendapat dilakukan terhadap 121 hakim di lingkungan peradilan umum (76 hakim) dan peradilan agama (45 hakim) yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Hasilnya 57 hakim (47,1%) berpendapat bahwa penyelesaian kepailitan syariah adalah kewenangan Pengadilan Niaga. Selebihnya ada 64 hakim (52,9%) berpendapat menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama.
Pertanyaan yang sama diajukan kepada 131 responden kalangan para pemangku kepentingan hukum kepailitan lainnya: advokat, kurator, notaris, in-house lawyer, serta akademisi bidang hukum dan syariah. Adi sebagai peneliti menilai gabungan berbagai profesi hukum ini mewakili kepentingan publik dalam masalah kepailitan. Sebanyak 74 orang (56,5%) memilih Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa perkara kepailitan syariah. Ada 55 orang (42%) memilih Pengadilan Agama yang berwenang untuk kasus kepailitan tersebut. Namun ada juga 2 orang (1,5%) yang berpendapat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili kepailitan syariah.
“Dualisme pemahaman publik tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya nilai kepastian hukum yang berkeadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah atau kasus kepailitan dalam lingkup ekonomi syariah,” kata Adi. Perlu dicatat, sejak awal Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dibentuk untuk bekerja dengan acuan hukum konvensional dalam bidang ekonomi. Dasar acuannya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Faktanya, sejak perkara kepailitan syariah pertama di Indonesia muncul—dalam Putusan No. 7/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST—sudah diperiksa dan diputus Pengadilan Niaga.

























