Keabsahan Perjanjian Proforma

Keabsahan Perjanjian Proforma

Muhammad Yasin
Perjanjian yang dibuat melalui prosedur hukum yang benar tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian proforma. Bagaimana tanggung jawab notaris?
Keabsahan Perjanjian Proforma
Hukumonline

Setiap orang mempunyai kebebasan kehendak untuk membuat perjanjian dengan orang lain. Kedua belah pihak dapat menentukan apa saja isi perjanjian, tanggal pemenuhan kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sepanjang tidak dilarang atau sebab terlarang, suatu perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Tetapi asas kebebasan berkontrak tetap harus dilandasi iktikad baik.

Iktikad baik dalam membuat perjanjian bersifat universal. Di Indonesia, penegasan asas iktikad baik ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Para ahli hukum bersepakat bahwa iktikad baik merupakan sendi penting dalam hukum perjanjian yang memberikan kekuasaan kepada hakim—jika terjadi sengketa—untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar perjanjian itu sungguh-sungguh dibuat sesuai kesepakatan dan berlandaskan pada kejujuran. Iktikad baik juga dipahami bukan hanya perlu pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga saat penyusunan klausula perjanjian atau prakontrak (Bambang Sutiyoso. Hukum Kontrak, Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia. 2020: 24).

Iktikad baik harus ditunjukkan oleh seseorang dalam hubungan jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam uang. Menurut Asnawi. dengan iktikad baik, seseorang berniat melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain atau tidak mengambil keuntungan tertentu di luar hal-hal yang disadari oleh pihak lain dalam perjanjian. Iktikad baik ditunjukkan melalui perilaku jujur, apa adanya, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui pihak lain, terutama dalam penawaran dan penerima isi perjanjian (M. Natsir Asnawi. Aspek Hukum Janji Prakontrak, Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia, 2017: 70-71).

Jika para pihak membuat perjanjian yang isinya tidak sesuai kenyataan, baik karena dikehendaki sejak awal maupun karena penyalahgunaan keadaan, akan sangat berisiko bagi kedua belah pihak. Apabila perjanjian semacam itu dikuatkan dengan akta notaris, maka akta tersebut dapat dianggap cacat hukum. Dalam praktik hukum dikenal perjanjian pura-pura, perjanjian bohong-bohongan, atau lazim disebut perjanjian proforma. Proforma itu bermakna sekadar memenuhi tata cara, tidak dengan sungguh-sungguh (M. Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum. 2009: 515).

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info