Negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahului ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi seperti bunga, denda kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului utang pajak bahkan melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali sejumlah hal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali diubah.
Dalam konteks wajib pajak yang mengalami kepailitan, Pasal 21 ayat (3a) UU KUP ini melarang kurator, likuidator, atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan untuk membagi harta wajib pajak kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak dimaksud.
Untuk diketahui, sejak wajib pajak atau debitur dinyatakan dalam keadaan pailit, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan putusan pernyataan pailit atas nama debitur memiliki tugas dan wewenang untuk bertindak atas nama debitur dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dalam hal terdapat tagihan pajak dapat diajukan kepada kurator.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang berbunyi, “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”.
