“Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang membatasi aborsi pada dua kondisi, yakni pada kedaruratan medis dan korban perkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis,” demikian pernyataan pembuka laporan kajian akademik dua peneliti asal Universitas Sebelas Maret, Surakarta yaitu Dian Kencana Putri dan Erna Dyah Kusumawati. Laporan mereka berjudul Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia dengan Perancis).
Acuan dua kondisi yang dimaksud adalah Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan aturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Pasal 116-Pasal 124). Ancaman pidana melanggar ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun berdasarkan Pasal 427. Jika mengacu Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan, aborsi yang legal dikembalikan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlu dicatat sebagaimana kajian Dian dan Erna, KUHP lama yang masih berlaku sekarang tidak membenarkan aborsi atas alasan apa pun. Pasal 346 KUHP menerangkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya (aborsi) atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman sanksi ini sama dengan yang ada dalam UU Kesehatan.
Jika merujuk KUHP Nasional yang baru efektif berlaku pada Januari 2026 tahun depan, ketentuan aborsi diubah dalam Pasal 463 yang mengatur pengecualian untuk korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual. Ancaman sanksi pidana untuk aborsi yang dilarang masih sama yaitu pidana penjara paling lama empat tahun. Pengecualian ini pun tetap dengan syarat: umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
Persoalan yang tampak dalam kajian akademik Dian dan Erna adalah aborsi masih dikonstruksikan sebagai tindak pidana an sich, padahal kata mereka, “Sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan”. Sejumlah putusan pengadilan ditelaah oleh Dian dan Erna untuk menunjukkan bagaimana banyak perempuan nekat melakukan aborsi dengan beragam cara atas dasar alasan yang beragam.
