Pada bulan Maret 2025 lalu, masyarakat kota Bukittinggi, Sumatera Barat dihebohkan dengan pemberitaan seorang Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan inisial RP yang dijemput paksa penyidik dari Rumah Sakit Jiwa Padang. RP mangkir dari pemeriksaan atas dugaan pencabulan terhadap anak. Penasihat Hukum tersangka RP kemudian mengajukan praperadilan pada 21 april 2025 ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan nomor register perkara 1/Pid.Pra/2025/PN Bkt. Isinya menuntut Reskrim Kepolisian Resor Bukittinggi menghentikan penyidikan atas tersangka RP dan membebaskan tersangka RP dari tahanan.
Dalam hal ini hukum pidana Indonesia (KUHP lama dan KUHP baru) mengatur sebab-sebab seseorang bisa tidak diminta bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Salah satu sebabnya karena kurangnya akal pada diri pelaku atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan gangguan jiwa.
Penyebab lepasnya tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana disebut juga sebagai alasan pemaaf pidana. Alasan pemaaf ialah salah satu alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan yang sudah dilakukan bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf tersebut berfokus pada kondisi subjektif pelaku.
Pembuktian alasan gangguan jiwa
Alasan pemaaf pidana karena kurang akal atau gangguan jiwa dalam hukum pidana saat ini semakin berkembang. Jika dalam KUHP lama dikenal istilah “kurang sempurnanya akal”, maka dalam KUHP baru, hal serupa diatur lebih rinci yakni “disabilitas mental” dan “disabilitas intelektual” sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 KUHP.

























