Dalam hukum perdata Indonesia terdapat satu doktrin yang menjadi salah satu sebab pembatalan perjanjian. Doktrin tersebut adalah cacat kehendak (misbruik vaan omstandigheiden). Doktrin cacat kehendak merupakan perkembangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak.
Jika ditelusuri, implementasi penyalahgunaan keadaan didasarkan pada tindakan menyelisihi iktikad baik (good faith) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sejumlah putusan pengadilan mengafirmasi doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu sebab pembatalan perjanjian.
Hal ini bisa dilihat dari salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2356 K/PDT/2008 yang meletakkan kaidah: “Perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tekanan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan misbruik van omstandigheiden yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata”. Pasal 1320 KUHPerdata sendiri mengatur terpenuhinya syarat-syarat sah sebuah perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas (suatu hal tertentu), dan sebab yang halal (kausa yang tidak dilarang).
Sejumlah putusan pengadilan mengafirmasi doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu sebab pembatalan perjanjian
