Kedatangan Mariken van Hilten ke Indonesia benar-benar dimanfaatkan para praktisi, akademisi, dan tim transisi untuk menimba ilmu tentang pengadilan pajak di Belanda. Selain menyandang gelar professor of tax law di Universiteit Amsterdam, saat ini van Hilten tercatat sebagai Wakil Presiden Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.
Dalam international lecture yang dihadiri puluhan peserta di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Jakarta, Rabu (18/06) lalu, van Hilten menjelaskan panjang lebar bagaimana penanganan perkara pajak di pengadilan Belanda. Ada tiga tahap pengadilan, yaitu pengadilan tingkat pertama (distrik), banding, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Ada 11 pengadilan distrik dan 4 pengadilan banding (appeal). Mahkamah Agung Belanda, kata dia, menangani sekitar 950 kasus pajak setiap tahun.
Van Hilten tidak datang sendirian di acara itu. Sebelumnya, ada Dineke de Groot, perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Hoge Raad Belanda (2020-sekarang). De Groot berharap kunjungan delegasi Belanda ke Indonesia dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem hukum. Dalam hal pengadilan pajak, ia mengingatkan bahwa pajak berperan penting dalam perekonomian negara.
Peran pengadilan pajak sangat urgen untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pajak yang muncul. Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 2024 menunjukkan ada 25.097 perkara pajak yang harus ditangani pengadilan sepanjang tahun berjalan, termasuk sisa tahun sebelumnya. Jumlah perkara peninjauan kembali (PK) sengketa pajak yang diterima pada 2024 lebih sedikit dibandingkan 2023. Sebagian besar (87,95%) permohonan PK pajak ditolak Mahkamah Agung.

























