Bermula dari laporan pidana pemerasan, Nikita Mirzani (NM) didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada sidang perdana yang diselenggarakan pada 24 Juni 2025 lalu, NM didakwa atas kasus pemerasan terhadap korban bernama Reza Gladhys (RG). Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan NM sengaja memberikan ulasan negatif terhadap produk kecantikan yang dimiliki RG. Lewat asisten pribadinya bernama Ismail Marzuki atau Mail, NM meminta uang sebesar Rp 4miliar kepada RG bila ingin ulasan negatif itu dicabut.
Uang senilai Rp 4miliar tersebut diberikan secara terpisah yakni Rp 2miliar ditransfer ke rekening BCA atas nama PT Bumi Parama Wisata pada November 2024. Sisanya diberikan secara tunai. Hal ini yang menjadi dasar bagi RG melapor ke Polda Metro Jaya. Perbuatan NM disebut JPU melakukan tindak pidana berupa ancaman pencemaran terhadap RG sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 10 huruf A dan Pasal 27B ayat (2) UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Tak hanya itu, NM ternyata juga didakwa telah melakukan TPPU. Menurut JPU, beberapa hari setelah penyerahan uang tunai itu, NM melakukan setor tunai ke rekening bank untuk pembayaran angsuran hunian di kawasan BSD. Perbuatan NM dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
UU TPPU telah mengatur unsur tindak pidana pencucian uang sebagai acuan TPPU di Indonesia begitu rinci. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebut hasil tindak pidana yang menjadi objek TPPU adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

























