Pembubuhan meterai di dokumen kerap salah dipahami oleh masyarakat awam sebagai penyebab keabsahan isinya di mata hukum. Padahal sejak awal meterai tidak berkaitan dengan sifat sah atau tidak isi suatu dokumen di mata hukum. Salah kaprah ini setidaknya masih diakui dalam tiga laporan penelitian hukum yang Hukumonline peroleh.
“Sehingga, ketika surat perjanjian yang telah dibubuhi tanda tangan, namun tanpa adanya meterai kemudian dianggap tidak sah,” kata Penelitian Elly Ermawati dan Lukman Santoso dalam laporan riset mereka berjudul Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Tanpa Bea Meterai. Dua peneliti ini menilai bahwa dalam praktik keseharian setiap surat perjanjian lazim menyertakan materai dengan alasan untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. “Sehingga masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian,” kata mereka menambahkan.
Komang Kusdi Wartanaya dalam laporan penelitiannya berjudul Kekuatan Yuridis Meterai dalam Surat Perjanjian menegaskan bahwa perlu dibedakan antara isu keabsahan dengan kekuatan pembuktian. Ia mengatakan, “Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian”. Perbuatan hukum dalam dokumen tetap sah selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Ia menambahkan bahwa dokumen yang tidak diberi meterai tetap bisa dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan pembubuhan meterai belakangan.
Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah...
